Jakarta, Cakrawala— Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi 704 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri melalui empat surat telegram tertanggal 20 November 2026. Di antara mereka, tiga perwira tinggi yang menjadi tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dipindahkan menjadi Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) Polri.
Ketiga perwira tinggi itu adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mutasi mereka tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026, yang ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM), Irjen Deni Dharmapala, sebagaimana dilaporkan iNews dan Liputan6, Minggu (22/11/2026).
Tiga jenderal tersangka penyadapan
Ahrie Sonta sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Jabatan itu kini diisi Brigjen Iksantyo Bagus Pramono, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Dukungan Informasi Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.
Eko Hadi Santoso sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Adapun Slamet Uliandi sebelumnya merupakan Pati Bareskrim Polri yang bertugas di luar struktur.
Enam Kapolda baru
Mutasi besar ini juga menunjuk enam perwira tinggi sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang baru. Irjen Alfred Papare ditunjuk sebagai Kapolda Papua, Irjen Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, dan Brigjen Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu.
Selanjutnya, Irjen Langgeng Purnomo ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Abioso Seno Aji sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Irjen Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Enam jabatan Wakil Kapolda (Wakapolda) turut berganti. Kombes Octo Budhi Prasetyo menjadi Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Beny Arjanto menjadi Wakapolda Kalimantan Barat, Kombes Dr. Purwadi Wahyu Anggoro menjadi Wakapolda DIY, Brigjen Donny Adityawarman menjadi Wakapolda Bengkulu, Brigjen Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana menjadi Wakapolda Sulawesi Tenggara, dan Kombes Sugeng Hariyanto menjadi Wakapolda Maluku Utara.
Penyegaran organisasi
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan hal yang wajar di lingkungan internal kepolisian. Penempatan personel, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, dikutip Liputan6.
Para Pati dan Pamen yang dimutasi harus melaksanakan tugas baru paling lambat empat belas hari sejak keputusan mutasi ditetapkan, sebagaimana tertulis dalam surat telegram tersebut, dikutip Bloomberg Technoz.
Latar belakang: kasus dugaan penyadapan
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Eko Hadi Santoso diberhentikan dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026), dan ia mengajukan banding atas putusan tersebut.
Penyadapan itu diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Para tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun. Mereka juga disebut dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
Keempatnya berstatus tersangka dan perkara masih dalam proses hukum, sehingga asas praduga tak bersalah berlaku. Bareskrim juga masih mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Baca juga: Dugaan Makar: Bareskrim Geledah Enam Lokasi di Bogor-Tangerang, Dua Perwira Polri Dikaitkan
Foto: Gedung Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto: Nur Cholis, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).




