Jakarta, Cakrawala— Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan itu mengakhiri perjalanan legislasi selama 18 tahun sejak gagasan aturan ini pertama kali digulirkan pada 2008.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna beragenda tunggal itu dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sebelum mengetuk palu, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia. Seluruh anggota yang hadir menjawab setuju. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR menandatangani daftar hadir rapat tersebut.
Palu Diketok 26 Hari sebelum Tenggat
Pengesahan ini datang lebih cepat dari target. Dalam rapat paripurna sebelumnya, DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung paling lambat 15 Desember 2026. Rancangan itu akhirnya disahkan 26 hari sebelum tenggat tersebut.
Alur pembahasan dipercepat sejak Agustus 2025. RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, rapat Panitia Kerja (Panja) perdana digelar 5 November 2026, dan pembahasan tingkat I disetujui Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Sehari kemudian, paripurna mengesahkannya menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Naskah yang semula memuat 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal. Menurut DPR, pembahasan juga melibatkan lebih dari 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta kunjungan anggota ke 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi.
Puan menegaskan pengesahan ini bukan karena tekanan. “Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam rapat paripurna, sebagaimana diberitakan Kompas TV.
Tujuh Kelompok Tindak Pidana
Undang-undang ini tidak hanya menyasar korupsi. Ruang lingkupnya mencakup tujuh kelompok tindak pidana, yakni korupsi; narkotika dan psikotropika; pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menjelaskan aturan ini mengatur perampasan aset melalui proses pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pemilik aset. Artinya, negara dapat merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana meski perkara pidananya belum atau tidak berujung pada vonis terhadap pemiliknya.
Paradigma Baru: Pulihkan Kerugian, Bukan Sekadar Penjara
Habiburokhman menegaskan regulasi ini mengubah paradigma penegakan hukum. “Paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” ujar Habiburokhman dalam rapat paripurna, sebagaimana diberitakan Kompas TV.
Perampasan aset, menurut Habiburokhman, tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. RUU ini juga tetap mempertahankan ketentuan pidana yang sudah ada, termasuk ancaman pidana mati sepanjang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pengelolaan aset rampasan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Menurut Habiburokhman, aturan ini juga akan menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset, lembaga yang terpisah dari aparat penegak hukum.
Kritik: Draf Belum Terbuka, Gugatan ke MK Disiapkan
Pengesahan ini tidak lepas dari kritik. Hingga menjelang paripurna, draf naskah yang disebut berisi 74 pasal itu belum diunggah secara resmi di laman DPR, sehingga publik belum dapat membaca bunyi final setiap pasal.
Koalisi Advokasi Perampasan Aset memastikan akan mengajukan gugatan terhadap undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi berencana menempuh pengujian formil dan materiil dengan menjadikan rekam jejak ketertutupan proses pembahasan sebagai salah satu bukti gugatan. Hal itu disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mewakili koalisi, melalui Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah proses pembahasan berlangsung tertutup. Puan juga menyatakan pengesahan dilakukan setelah RUU disusun dengan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna.
Setelah disahkan DPR, undang-undang ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden dan pengundangan. Nomor undang-undang dan tanggal mulai berlakunya merujuk pada naskah yang diundangkan.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Delapan Fraksi dan Pemerintah Sepakat
Foto: Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta. Foto ilustrasi oleh Puspita Nasution, dilisensikan CC BY-SA 4.0 melalui Wikimedia Commons. Foto ini bukan foto rapat paripurna pengesahan yang diberitakan.
