Jakarta, Cakrawala— Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini dan menyatakan setuju agar rancangan tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga menyampaikan pandangan yang mendukung persetujuan rancangan itu.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” kata Dasco saat meminta persetujuan peserta rapat, dan dijawab “setuju”.
Nama resmi rancangan tersebut kini ditetapkan sebagai RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Naskah yang telah disepakati kemudian ditandatangani oleh perwakilan fraksi-fraksi dan pemerintah.
Delapan Fraksi Sepakat
Rapat pengambilan keputusan tingkat I itu dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Ketua Komisi III Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Dari pihak pemerintah, naskah ditandatangani antara lain oleh Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sebelum pengambilan keputusan, Panitia Kerja (Panja) menyetujui laporan tim perumus dan tim sinkronisasi. Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menjelaskan kedua tim telah merampungkan perbaikan redaksional, memeriksa konsistensi rujukan antarpasal dan penjelasan, serta melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan.
Panja membahas total 397 butir Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah, yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Sepuluh Pokok Pengaturan
Ketua Komisi III Habiburokhman yang juga Ketua Panja menyebut pembahasan RUU mencakup sepuluh pokok pengaturan. Salah satunya adalah pengaturan terhadap kejahatan penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban. “Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak,” ujar Habiburokhman sebagaimana dikutip Antara.
RUU ini juga tetap mempertahankan ketentuan pidana yang sudah ada untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sepanjang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Selain itu, RUU mengamanatkan lembaga yang berwenang untuk mengelola aset rampasan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Prinsip yang dipegang dalam perampasan aset, menurut pembahasan Panja, meliputi efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Mandek 18 Tahun
RUU Perampasan Aset sudah lama didorong berbagai kalangan sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi. Menurut CNN Indonesia, pembahasan RUU ini mandek selama 18 tahun sebelum akhirnya bergerak tahun ini.
Tahun ini, RUU tersebut resmi menjadi usul inisiatif DPR dan masuk prioritas pembahasan 2026. Dalam rapat paripurna sebelumnya, DPR menargetkan RUU ini rampung paling lambat 15 Desember 2026.
Pengesahan regulasi ini dinilai penting di tengah sejumlah perkara korupsi besar yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Bagi masyarakat, aturan pengelolaan aset rampasan diharapkan membuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan keuangan menjadi lebih transparan.
Menunggu Rapat Paripurna
Meski sudah disetujui pada tingkat I, RUU Perampasan Aset belum menjadi undang-undang. Rancangan itu masih harus melalui pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna terdekat.
Baca juga: Dugaan Makar Buntut Penyadapan Presiden Naik ke Penyidikan, Polri: Belum Ada Tersangka Baru
Foto: Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta. Foto ilustrasi oleh Puspita Nasution, dilisensikan CC BY-SA 4.0 melalui Wikimedia Commons. Foto ini bukan foto rapat pengambilan keputusan tingkat I yang diberitakan.
