Pekanbaru, Cakrawala— Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 dan diumumkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat (20/11/2026).
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal konsesi dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Pemerintah menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan atas dugaan pelanggaran tetap berlaku.
Temuan Satgas PKH: kebakaran gambut, sawit, dan tambang tanpa izin
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan pencabutan izin didasarkan pada hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Temuan Satgas PKH meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam kawasan hutan, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menyoroti perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berperan penting bagi habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.
Penertiban di lapangan berlangsung di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dengan melibatkan tim Satgas PKH bersama unsur Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Pelalawan, dan kepolisian setempat.
PT RAPP hormati keputusan, soroti nasib 41 ribu pekerja
PT RAPP, yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura, menyatakan menghormati kewenangan pemerintah. Dalam pernyataan resmi Corporate Communications yang diterima sejumlah media pada Jumat (20/11/2026), perusahaan menyebut masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah sebelum memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” demikian pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP.
Perusahaan menyebut prioritas utamanya saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan. PT RAPP bersama Grup APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Satgas PKH juga tertibkan PT GSL di Kuantan Singingi
Selain PT RAPP, Satgas PKH turut menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pemerintah mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit perusahaan itu pada areal seluas 42 hektare.
Satgas PKH menemukan indikasi PKS nonkebun milik PT GSL membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan serta penolakan permohonan tersebut.
Barita menegaskan Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara.
Baca juga: Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang
Foto ilustrasi: Taman Nasional Tesso Nilo di Sumatra, kawasan yang penyangganya disorot Satgas PKH dalam penertiban ini. Foto oleh A. C. Shapiro, lisensi CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.
