Politik
Home ยป Fadli Zon Mengaku Disadap Sejak 2021 hingga 2026, Termasuk yang Paling Lama

Fadli Zon Mengaku Disadap Sejak 2021 hingga 2026, Termasuk yang Paling Lama

Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Foto ini adalah potret resmi Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan (2024), bukan foto suasana pengungkapan dugaan penyadapan. (Foto: Kementerian Kebudayaan/Wikimedia Commons, domain publik)

Jakarta, Cakrawalaโ€” Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengaku nomor telepon selulernya menjadi sasaran dugaan penyadapan ilegal sejak 2021 hingga 2026. Pengakuan itu disampaikan Fadli melalui akun X pribadinya pada Sabtu (21/11/2026), setelah ia dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh penyidik kepolisian terkait perkara dugaan penyadapan ilegal yang tengah diusut Bareskrim Polri.

“Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik,” tulis Fadli, sebagaimana dikutip Detikcom dan Kompas.com.

“Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,” tulis Fadli.

Dua kali dimintai keterangan polisi

Fadli mengatakan ia baru mengetahui nomor teleponnya disadap setelah dimintai keterangan oleh polisi. Ia tidak merinci lebih jauh identitas pihak yang diduga melakukan penyadapan maupun motif di baliknya.

Casis TNI Asal Kupang Tewas di Bali Jelang Pelantikan, Keluarga Duga Dianiaya Senior; Kodam Udayana Bantah

SPACE AVAILABLE FOR COMMERCIALS
Advertise here: komersial@cakrawala.media

Periode lima tahun yang disebut Fadli lebih panjang dibandingkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya dilaporkan berlangsung sejak 2025. Fadli menyebut dirinya termasuk salah satu pihak yang mengalami penyadapan dalam kurun waktu paling lama di antara para korban yang tengah didalami aparat.

Herzaky juga mengaku disadap sejak 2021

Pengakuan serupa disampaikan Herzaky, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang juga Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat. Melalui akun X pribadinya, Herzaky mengatakan ia menjadi korban penyadapan sejak 2021 hingga 3 Oktober 2026.

Herzaky mengatakan penyadapan itu dialaminya saat menjalankan tugas memimpin komunikasi Partai Demokrat atas penugasan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menegaskan informasi mengenai penyadapan tersebut telah terkonfirmasi melalui data resmi penyidik Polri ketika dirinya dimintai keterangan sebagai saksi.

Empat perwira tinggi jadi tersangka

24 Kantong Jenazah Dievakuasi dari Pabrik Permen Cikande, Identifikasi DNA Bisa 3 Minggu

SPACE AVAILABLE FOR COMMERCIALS
Advertise here: komersial@cakrawala.media

Perkara dugaan penyadapan ilegal ini tengah ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka โ€” Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso โ€” ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan, menurut laporan Detikcom.

Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menurut laporan Detik dan CNN Indonesia.

Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang etik pada 10 November 2026 dan terhadap Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Eko Hadi mengajukan banding atas putusan tersebut. Listyo Sigit diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).

Dugaan penyadapan menyasar petinggi partai

Tujuh Kantong Jenazah Dievakuasi dari Pabrik Permen Cikande, 50 Karyawan Masih Dicari

Bareskrim sebelumnya mengonfirmasi bahwa target utama dugaan penyadapan tanpa prosedur yang dilakukan para tersangka sejak 2025 adalah para petinggi dan pengurus partai politik. Presiden Prabowo menjadi korban penyadapan utama dalam perkara tersebut. Selain Prabowo dan Fadli Zon, sejumlah nama petinggi Partai Gerindra lainnya turut muncul dalam daftar tokoh yang diduga menjadi sasaran penyadapan dan beredar di media sosial.

Keempat tersangka masih berstatus tersangka dan perkara masih dalam proses penyidikan, sehingga asas praduga tak bersalah berlaku bagi mereka.

Baca juga: Kapolri Mutasi 704 Perwira, Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Dipindah ke Yanma

Foto: Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Foto ini adalah potret resmi Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan (2024), bukan foto suasana pengungkapan dugaan penyadapan. (Foto: Kementerian Kebudayaan/Wikimedia Commons, domain publik)