Semarang, Cakrawala — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk memastikan layanan dasar kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal.
Hal itu mengemuka dalam audiensi yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang pada Jumat 10 April 2026. Dalam audiensi tersebut membahas mengenai perkembangan, capaian, dan arah kebijakan strategis pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati menyampaikan, apresiasinya atas dukungan Pemprov Jateng dalam penyediaan alokasi pembiayaan bagi kelompok tertentu.
“Kami apresiasi juga di sini untuk iurannya lancar,” ujar dia.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program melalui semangat gotong royong.
Berdasarkan data per 1 April 2026, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah telah mencapai 98,81 persen dari total penduduk. Angka itu telah melampaui target nasional sebesar 98,6 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta tercatat 73,16 persen, sehingga masih perlu terus didorong agar mencapai target nasional 80 persen.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, layanan dasar kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karenanya, prioritas anggaran daerah harus diarahkan pada program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Terutama program-program strategis, prioritasnya kepada layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga meminta agar layanan promotif dan preventif kesehatan perlu digalakkan. Salah satunya melalui program dokter spesialis keliling (Speling) yang digulirkan Pemprov Jateng.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma mengatakan, kolaborasi program Speling dengan BPJS Kesehatan juga terus diperkuat untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, dan fasilitas layanan kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, inklusif, dan berkualitas. (*)
