Pilihan redaksi Politik
Home » Komdigi Minta Klarifikasi Google soal 19.372 Kanal YouTube yang Ditutup

Komdigi Minta Klarifikasi Google soal 19.372 Kanal YouTube yang Ditutup

Logo YouTube
Logo YouTube. Foto ilustrasi.

Jakarta, Cakrawala— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google menjelaskan secara tertulis dasar penutupan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia. Permintaan itu disampaikan setelah pertemuan Komdigi dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/11/2026), dan ditegaskan kembali dalam keterangan resmi kementerian pada Jumat (20/11/2026).

Google melaporkan penutupan ribuan kanal itu dalam Influence Operations Bulletin kuartal III-2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Dalam buletin tersebut, Google menyebut kanal-kanal itu menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan menyerang para pengkritik pemerintah, sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi. Penutupan dilakukan dalam tiga gelombang: 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September 2026. Dengan jumlah itu, Indonesia tercatat paling banyak dalam daftar negara yang dikaitkan dengan penutupan kanal dalam buletin tersebut, mengungguli China dan Rusia.

Komdigi menilai laporan Google belum menjelaskan secara memadai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar yang dipakai untuk mengaitkan jaringan itu dengan Indonesia. Kementerian itu meminta Google memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh, mencakup metodologi deteksi, proses peninjauan, peran sistem otomatis dan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label terhadap konten.

“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, dalam keterangan resmi kementerian, Jumat (20/11/2026).

Google Akui Buletin Belum Memadai

Foto Tak Lagi Sekadar Dipajang: Di OurPortofolio, Karya Bisa Dilelang dan Jadi Album Koleksi

Dalam pertemuan itu, perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui buletin keamanan kuartal III-2026 belum dilengkapi penjelasan pendukung yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir. Google menyebut penjelasan lanjutan memerlukan koordinasi dengan tim global yang menyusun buletin tersebut.

Google juga menyebut kebijakan spam di platform YouTube sebagai salah satu dasar penindakan terhadap kanal-kanal yang dilabeli bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi. Namun Komdigi masih meminta penjelasan mengenai indikator teknis yang menyebabkan ribuan kanal itu dikategorikan sebagai bagian dari operasi terkoordinasi, termasuk bagaimana Google menentukan asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, dan apakah mereka benar-benar berada di Indonesia.

Juru bicara Google kepada Reuters menyatakan perusahaan itu secara rutin mengganggu operasi pengaruh terkoordinasi sebagai bagian dari upaya global melindungi platformnya, termasuk YouTube. “Kami secara konsisten menegakkan kebijakan kami tanpa memandang pandangan politik yang diungkapkan,” kata juru bicara tersebut.

Kebebasan Berekspresi dan Akurasi

Komdigi menegaskan pada prinsipnya mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital, termasuk di YouTube. Namun kementerian itu menilai setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

Dugaan Makar: Bareskrim Geledah Enam Lokasi di Bogor-Tangerang, Dua Perwira Polri Dikaitkan

“Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji. Penjelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google,” demikian keterangan resmi Komdigi pada Kamis (19/11/2026) malam.

Komdigi menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kementerian itu juga menyatakan akan berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan akses apabila ditemukan kekeliruan dalam penanganan konten.

Dalam pertemuan yang sama, Komdigi juga meminta Google dan YouTube menerapkan kemampuan deteksi yang sama untuk menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi daring atau menyebarkan konten pornografi.

Bukan Pemerintah Pengelola Kanal

Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah RI Teguh Santosa menyoroti bahwa buletin Google tidak menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya kanal-kanal yang ditutup. “Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya,” kata Teguh.

Pemerintah Cabut Izin Hutan PT RAPP Seluas 338.536 Hektare di Riau, Kawasan Kembali Dikuasai Negara

Sementara itu, pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi dalam analisisnya pada Rabu (18/11/2026) mencatat jumlah kumulatif kanal YouTube Indonesia yang ditindak Google dalam operasi terkait Indonesia mencapai 27.516 kanal sejak kuartal IV-2021 hingga kuartal III-2026. Amnesty International Indonesia turut menyoroti laporan Google itu dan mendesak pemerintah serta perusahaan teknologi mengambil langkah tegas.

Reuters, yang memberitakan permintaan klarifikasi itu pada Jumat (20/11/2026), mencatat penutupan kanal-kanal tersebut terjadi setelah penurunan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menurut survei jatuh ke 51 persen pada Juli 2026 dari sekitar 80 persen pada November tahun lalu. Google sendiri tidak menyebut konteks politik Indonesia tersebut dan tidak menjelaskan lebih jauh mengapa kanal-kanal itu ditetapkan sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.

Hingga keterangan Komdigi diterbitkan, belum ada tanggapan terbuka dari Google atas rencana permintaan klarifikasi resmi tersebut.

Foto: Logo YouTube (Wikimedia Commons; logo teks domain publik, merek dagang milik YouTube). Foto ilustrasi.