Pilihan redaksi Politik
Home » Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini, PTDH Mengintai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini, PTDH Mengintai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

Jakarta, Cakrawala— Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Eko Hadi merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan sidang berlangsung di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan. Hingga siang hari, pemeriksaan terhadap Eko Hadi masih berlangsung.

Majelis sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, beserta tiga anggota komisi lainnya.

Dugaan Pelanggaran

Dalam persidangan ini, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Cakrawala Media Luncurkan Cakrawala Policy Lab, Unit Litbang untuk Kajian Kebijakan dan Perizinan

Dugaan pelanggaran yang diarahkan kepadanya meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan untuk mengakses informasi secara ilegal, yang berkaitan dengan masa tugasnya di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Menyusul Ahrie Sonta yang Dipecat

Eko Hadi adalah tersangka kedua yang menghadapi sidang etik dalam perkara ini. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Atas putusan itu, Ahrie mengajukan banding.

Sementara itu, jadwal sidang etik untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi hingga kini belum ditetapkan.

Dalam perkara pidananya, keempat perwira tinggi tersebut dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hingga berita ini diturunkan, sidang etik Eko Hadi belum menghasilkan putusan. Perlu ditegaskan, status tersangka bukanlah vonis bersalah dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak dalam perkara ini.

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri, PTDH Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan

Baca juga: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ternyata Ikut Disadap, Namanya Trending di Tengah Kasus Penyadapan Ilegal | Kasus Sadap Presiden, Komisi III DPR Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas

Pembaruan, Selasa (17/11/2026) malam: Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso setelah sidang etik yang berlangsung sekitar sembilan jam. Selain PTDH, majelis menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela. Baca selengkapnya: https://cakrawala.media/eko-hadi-santoso-diptdh-sidang-etik-kasus-penyadapan/