Jakarta, Cakrawala— Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berbuntut panjang di Senayan. Komisi III DPR RI mendesak percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan agar kewenangan menyadap memiliki payung hukum yang jelas dan dapat diawasi.
Desakan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menyoroti urgensi payung hukum yang tegas menyusul terungkapnya dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan kepolisian.
Aturan Masih Tersebar
Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara menyeluruh. Ketentuan mengenai sadap tersebar di berbagai undang-undang sektoral dan aturan internal lembaga, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Celah pengawasan inilah yang dinilai menjadi persoalan. Dalam kasus yang tengah disidik Bareskrim Polri, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana apa pun.
Buntut Skandal Sadap
Perkara dugaan penyadapan ini telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dalam kesimpulan rapat kerja bersama Kapolri pada 12 November 2026, Komisi III menilai dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik dalam perkara ini sebagai persoalan yang sangat serius bagi supremasi hukum.
Pembahasan RUU Penyadapan disebut akan mulai bergulir pada Desember 2026, sementara drafnya masih dalam tahap penyusunan. Publik kini menunggu apakah momentum skandal ini benar-benar melahirkan aturan main penyadapan yang transparan dan akuntabel.
Baca juga: Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini, PTDH Mengintai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden | Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ternyata Ikut Disadap, Namanya Trending di Tengah Kasus Penyadapan Ilegal
