Pilihan redaksi Politik
Home » Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri, PTDH Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri, PTDH Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan

Jakarta, Cakrawala— Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Putusan dijatuhkan setelah sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam, sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

Putusan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan. “Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH,” kata Trunoyudo.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela. Majelis menilai Eko Hadi melakukan permufakatan kegiatan akses ilegal milik Polri untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak prosedural.

Sidang sembilan jam, sembilan saksi

Sidang KKEP terhadap Eko Hadi digelar tertutup di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divpropam Polri. Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota komisi, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Cakrawala Media Luncurkan Cakrawala Policy Lab, Unit Litbang untuk Kajian Kebijakan dan Perizinan

Selama persidangan, majelis menghadirkan sembilan saksi, salah satunya saksi yang meringankan atas permintaan terduga pelanggar. Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Eko Hadi merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Dugaan pelanggaran yang diarahkan kepadanya berkaitan dengan masa tugasnya di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Eko Hadi diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan pengoperasian sistem Lawful Interception Management System (LIMS), serta diduga menerima perintah penyadapan dari Irjen Slamet Uliandi.

Tersangka kedua yang dipecat

Dengan putusan ini, Eko Hadi menjadi tersangka kedua yang dipecat dari Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Atas putusan itu, Ahrie mengajukan banding.

Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi. Polri menjadwalkan sidang etik terhadap Listyo Sigit pada pekan depan, namun tanggal pasti pelaksanaannya dan susunan majelis yang akan memeriksa belum diumumkan. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 Usai Bantai Afghanistan 4-0

Kasus penyadapan 2025–2026

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan cara memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Dalam perkara pidananya, keempat perwira tinggi itu dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara pidana tersebut kini disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Perlu ditegaskan, sidang etik merupakan mekanisme internal penegakan disiplin Polri dan berjalan terpisah dari proses pidana. Status tersangka bukanlah vonis bersalah, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak dalam perkara ini.

Baca juga: Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini, PTDH Mengintai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Laut Banda Maluku Tenggara, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami