Jakarta, Cakrawala— Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan paling hangat di panggung politik nasional. Gibran resmi mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026), dan Presiden Prabowo Subianto kini memegang hak prerogatif untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membeberkan sedikitnya delapan tokoh yang dinilai potensial masuk dalam pertimbangan Presiden. Nama-nama itu berasal dari partai koalisi pemerintahan maupun dari luar koalisi.
Delapan Nama yang Mencuat
Dari PDI Perjuangan muncul nama Ketua DPR RI Puan Maharani. Partai Golkar mengusung ketua umumnya, Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra memiliki tiga nama, yakni Ketua Harian DPP sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR Ahmad Muzani.
Tiga nama lainnya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” ujar Doli dalam keterangannya, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (15/11/2026).
Meski namanya masuk daftar, AHY memastikan Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. Sikap serupa diambil PAN; Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengajukan kader dan justru mengusulkan posisi Wapres diisi kader Gerindra. Golkar pun menegaskan tidak akan mendikte Presiden, karena penentuan dua kandidat sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo.
22 Syarat dan Jadwal di MPR
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan calon yang diajukan Presiden tidak harus berasal dari partai koalisi, dan setiap calon wajib memenuhi 22 syarat yang telah ditetapkan.
Berdasarkan keputusan Rapat Gabungan pimpinan MPR pada Senin (16/11/2026), Presiden diminta menyampaikan dua nama calon Wapres paling lambat Rabu (25/11/2026). Kelengkapan persyaratan kedua calon kemudian diverifikasi pada 25 November hingga 8 Desember 2026 oleh tim verifikasi yang dipimpin Habiburokhman.
Adapun Sidang Paripurna MPR untuk memilih sekaligus melantik Wakil Presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (9/12/2026). Mekanisme ini sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Hingga kini Istana belum mengumumkan dua nama resmi yang akan diajukan. Publik masih harus menunggu hingga batas waktu 25 November 2026 untuk mengetahui siapa yang dipilih Presiden Prabowo mendampinginya hingga akhir masa jabatan.
