Foto: Humas Kementerian ATR/BPN
JAKARTA (Cakrawala) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menginstruksikan kepada satuan kerja (Satker) di Kantor Wilayah BPN di daerah provinsi mengoptimalkan layanan publik.
Menurut dia, pelayanan yang optimal dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Nusron dalam pengarahannya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat secara daring.
“Meskipun Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat belum termasuk kategori wilayah dengan beban kerja terbesar, saya yakin pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Sulawesi Tengah, dapat dipacu melalui pelayanan yang optimal,” ujar Nusron, seperti ditulis dalam laman resmi Humas Kementerian ATR/BPN yang dipublikasikan 14 Januari 2025.
Contohnya, ia menambahkan, kawasan Morowali yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Data terkait pelayanan di wilayah ini perlu dimanfaatkan secara maksimal, termasuk memanfaatkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Nusron menjelaskan optimalisasi layanan pertanahan dapat dilakukan dengan mengubah stigma pelayanan yang selama ini masih dinilai lama oleh masyarakat menjadi lebih cepat dan responsif melalui perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Perbaikan sistem dimulai dengan penyederhanaan model bisnis dan penguatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang akurat, prudent, akuntabel, dan transparan sesuai prinsip Governance, Risk Management, and Compliance (GRC),” ungkapnya.
Mutasi
Menteri juga menegaskan kepada seluruh jajaran agar selalu siap apabila dilakukan rotasi dan mutasi secara berkala untuk meningkatkan pengalaman kerja dan pemerataan penugasan dalam rangka peningkatan SDM.
Selain itu, kepekaan dan pemahaman terkait isu-isu pertanahan dan tata ruang juga menjadi aspek yang wajib dimiliki oleh setiap insan pertanahan.
“Semua petugas di lapangan wajib memahami isu tata ruang dan aktif dalam forum tata ruang. Khusus untuk Sulawesi, proses penyusunan RDTR relatif lebih cepat karena pulau ini telah memiliki peta geospasial yang lengkap,” tukasnya.
Turut hadir dalam pengarahan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; serta jajaran Satker Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. (Redaksi Cakrawala)
