Di beranda kediaman pribadinya di Sumber, Solo, kopi pagi Joko Widodo mungkin terasa berbeda di awal tahun 2026 ini. Hiruk-pikuk relawan yang dulu membanjiri jalanan, para menteri yang antre meminta restu, dan sorot kamera yang tak pernah padam, kini perlahan meredup.
Satu tahun lebih telah berlalu sejak tongkat estafet kepemimpinan diserahkan ke tangan Prabowo Subianto. Dan dalam kurun waktu itu, sebuah tesis politik lama kembali terbukti kebenarannya: di dalam politik, tidak ada matahari kembar yang bisa bersinar sama terangnya.
Prediksi bahwa Jokowi akan tetap menjadi “Kingmaker” atau pengendali bayangan (The Puppet Master) bagi pemerintahan Prabowo, kini terbukti sebagai ilusi belaka. Berikut adalah bedah anatomi mengapa tahun 2026 menjadi tahun “Senjakala” bagi pengaruh politik Jokowi.
Runtuhnya Mitos “Remote Control”
Kesalahan terbesar para pengamat di tahun 2024 adalah meremehkan hasrat Prabowo Subianto untuk menjadi “Presiden Seutuhnya”. Sejarah mencatat, tidak ada jenderal tempur yang nyaman diperintah oleh sipil—apalagi oleh pendahulunya yang sudah pensiun.
Per Januari 2026, kita menyaksikan konsolidasi kekuasaan yang brutal namun efektif dari Hambalang. Kabinet yang awalnya gemuk dengan “titipan Jokowi”, kini telah mengalami metamorfosis. Loyalitas menteri telah bergeser. Dalam realpolitik, loyalitas selalu mengikuti siapa yang memegang pena anggaran dan tanda tangan keputusan pres (Keppres). Jokowi tidak memegang keduanya.
Jokowi kini terisolasi. Ia bukan lagi patron yang membagi-bagikan kue pembangunan, melainkan sekadar simbol masa lalu yang dihormati secara seremonial, namun diabaikan secara substansial.
Gibran: Wakil Presiden atau “Sandera Politik”?
Nasib Gibran Rakabuming Raka adalah cermin paling retak dari pudarnya kekuatan sang ayah. Posisi Wakil Presiden yang digadang-gadang sebagai jaminan keamanan dinasti, justru berpotensi menjadi “sangkar emas”.
Di tahun kedua ini, peran Gibran tampak semakin kerdil. Ia dikepung oleh lingkaran elite Gerindra dan koalisi gemuk yang lebih patuh pada Prabowo. Jika diibaratkan, Gibran kini berfungsi tak lebih dari “Ban Serep”—ada, tapi hanya dipakai jika keadaan darurat, dan jarang sekali dilirik untuk keputusan strategis.
Lebih buruk lagi, Gibran adalah titik lemah (Achilles Heel). Isu-isu lama yang sempat terkubur—seperti jejak digital masa lalu atau kontroversi pemilu—bisa sewaktu-waktu diledakkan kembali sebagai amunisi untuk menekan Jokowi agar “duduk manis” dan tidak mengganggu agenda Prabowo. Gibran bukan lagi aset, melainkan sandera jaminan mutu agar Solo tidak bermanuver.
IKN dan Warisan yang Terbengkalai
Salah satu pukulan telak bagi ego politik Jokowi di tahun 2026 adalah nasib Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan fokus Prabowo yang tersedot pada program populis “Makan Bergizi Gratis” dan modernisasi militer, IKN perlahan menjadi yatim piatu.
Anggaran dipangkas, pembangunan melambat, dan investor ragu. Jika IKN mangkrak atau sekadar berjalan di tempat, ini akan menjadi monumen kegagalan visi Jokowi.
Prabowo, dengan cerdik, bisa menggunakan narasi “beban warisan utang” untuk mencuci tangan, menempatkan Jokowi sebagai pihak yang harus disalahkan atas kesulitan ekonomi yang mungkin terjadi tahun ini.
Hukum Besi Kekuasaan
Pada akhirnya, tahun 2026 mengajarkan kita kembali pada hukum besi politik Indonesia: Power resides where men believe it resides. Dan saat ini, orang percaya kekuatan itu ada di tangan Prabowo, bukan Jokowi.
Jokowi menghadapi risiko “Pengadilan Opini” dan serangan proksi yang menyasar lingkaran bisnis serta kroninya.
Perlindungan absolut itu telah hilang. Sang “Raja Jawa” kini harus belajar menjadi rakyat biasa kembali, sembari menyaksikan satu per satu warisan politiknya dilucuti atau direvisi oleh penerusnya.
Bagi Jokowi, ini bukan lagi soal bagaimana memengaruhi kebijakan negara, tetapi bagaimana bertahan agar “kapal keluarga” tidak karam di tengah samudra politik yang kini dikuasai nakhoda baru. Selamat datang di realitas baru, Pak Jokowi.
