Jakarta, Cakrawala – Senayan hari ini sedang belajar seni berbisik. Di bawah kubah hijau yang seharusnya menjadi palagan ideologi dan benturan nalar, suasana justru terasa seperti ruang kedap suara. Kesunyian PDI Perjuangan—satu-satunya entitas yang memegang mandat sebagai penjaga gerbang oposisi—bukanlah cerminan dari strategi “diam itu emas,” melainkan indikasi dari lumpuhnya saraf sensorik politik kita. Di balik narasi stabilitas yang digembar-gemborkan, kini bekerja sebuah mekanisme kontrol yang jauh lebih efektif daripada hukum formal: sebuah dering telepon di saku para wakil rakyat.
Fenomena “disiplin komunikasi” yang konon rajin dijalankan Sufmi Dasco Ahmad terhadap anggota DPR bukan lagi sekadar urusan koordinasi internal koalisi. Ini adalah bentuk veto personal yang secara perlahan melangkahi kedaulatan konstitusi setiap anggota dewan. Ketika seorang legislator harus menelan kembali draf kritiknya hanya karena getaran ponsel dari sang dirigen parlemen, saat itulah fungsi check and balances resmi dinyatakan mati di atas meja makan penguasa. Kita sedang menyaksikan transisi yang mengerikan, di mana parlemen tak lagi berfungsi sebagai penguji kebijakan, melainkan sekadar kantor sekretariat eksekutif yang dikendalikan melalui micromanagement psikologis.
Lantas, mengapa PDI Perjuangan yang kenyang makan asam garam perlawanan mendadak kehilangan taji? Banteng yang biasanya beringas itu kini tampak lebih asyik mengunyah rumput pragmatisme. Analisis yang dangkal mungkin akan menyebut ini sebagai bentuk kedewasaan politik, namun mata yang lebih jeli akan melihat sebuah kalkulasi yang lahir dari kombinasi ketakutan dan kompromi. Ada semacam “Sindrom Stockholm” yang sedang menjangkiti Banteng; mereka begitu terobsesi memerangi bayang-bayang Jokowi hingga terjebak dalam ilusi bahwa merapat ke pelukan Prabowo adalah satu-satunya cara memutus urat nadi politik keluarga Solo. Dalam proses “balas dendam” yang emosional itu, mereka justru menggadaikan jati diri sebagai penyeimbang kekuasaan.
Kalkulasi logistik menuju 2029 juga tak bisa dikesampingkan. Menjadi oposisi di republik ini adalah posisi yang mahal sekaligus kering. PDI Perjuangan tampaknya sedang berhitung secara dingin: lebih menguntungkan menjadi “oposisi jinak” yang tetap memiliki akses pada proyek strategis dan posisi empuk di parlemen, ketimbang menjadi musuh terbuka yang rentan dipersekusi secara politik maupun finansial. Inilah erosi marwah legislatif yang paling nyata. Jika satu teguran telepon dari pimpinan dewan cukup untuk membungkam analisis kritis seorang anggota komisi, maka pemilu tak lebih dari sekadar upacara pemborosan anggaran yang megah.
Kita sedang berlayar menuju era “Otokrasi yang Sopan.” Sebuah rezim di mana kritik tidak dilarang melalui undang-undang subversif yang kasar, melainkan dijinakkan melalui rasa sungkan, janji-janji akomodatif, dan dering telepon yang memerintahkan kepatuhan total. Sikap “tumpul” PDI Perjuangan adalah alarm bahaya bagi kesehatan demokrasi kita. Tanpa oposisi yang berani mengambil risiko untuk tidak populer di mata penguasa, kebijakan publik hanya akan menjadi surat perintah searah yang haram untuk didebat.
Rakyat sebenarnya tidak membutuhkan harmoni palsu yang diatur lewat pesan singkat atau instruksi rahasia dari pimpinan parlemen. Republik ini justru membutuhkan kebisingan yang cerdas. Jika PDI Perjuangan terus memilih menjadi “mitra yang pengertian” ketimbang “pengawas yang beringas,” mereka sebenarnya sedang menggali kubur bagi relevansi politik mereka sendiri. Jangan sampai saat fajar 2029 menyingsing, yang tersisa dari PDI Perjuangan hanyalah nostalgia tentang partai petarung, sementara kenyataannya mereka hanyalah bagian dari paduan suara yang menyanyikan lagu “setuju” di bawah ayunan tongkat konduktor kekuasaan.
