Oleh Tim Redaksi
SLEMAN, 30 Desember 2024 (Cakrawala) – Program penataan kawasan kumuh di Kabupaten Sleman pada tahun 2025 dikhawatirkan menurun akibat pengurangan anggaran yang dialihkan ke proyek prioritas nasional.
Meski berhasil mencatatkan penyerapan anggaran tahun 2024 yang mencapai 100%, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPKP) menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan program di tahun 2025.
Kepala Dinas PUPKP, Mirza Anfansury, ST, MT, menyampaikan kabar yang cukup mengecewakan terkait pengurangan alokasi anggaran tahun depan, yang sebagian dialihkan untuk mendukung program nasional “Makan Sehat Gratis” yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam wawancara dengan *Cakrawala Media, Mirza mengakui bahwa pemangkasan anggaran ini akan memengaruhi beberapa program daerah.
“Kami harus menyesuaikan prioritas. Fokus kami tetap pada tata ruang, pemukiman, dan infrastruktur dasar, tetapi jelas tidak akan semaksimal tahun ini,” ujarnya, Senin di ruang kerjanya (30/12/2024).
Penataan wilayah kumuh, yang menjadi salah satu program unggulan di tahun 2024, kini berada dalam ketidakpastian. Meskipun program ini terbukti meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, masa depannya bergantung pada kemampuan dinas untuk mengelola anggaran yang terbatas.
Belum Selesai
Pengurangan anggaran juga memunculkan kekhawatiran bahwa target jangka menengah dalam RPJMD mungkin tidak tercapai.
“Untuk memperbaiki jalan yang rusak yang sebelumnya telah direncanakan kemungkinan besar harus menunggu lebih lama atau bahkan hanya akan ditampal saja” ungkapnya
Sinergitas
Mirza menekankan pentingnya sinergi antara program nasional dan daerah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengalihan anggaran ke program nasional sering kali membuat kebutuhan daerah terpinggirkan.
Meskipun program “Makan Sehat Gratis” memiliki dampak positif di tingkat nasional, prioritas lokal seperti pembangunan infrastruktur dasar tampaknya harus mengalah.
Efisiensi dan optimalisasi sumber daya menjadi mantra utama dinas dalam menghadapi situasi ini. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, realisasi program strategis akan semakin sulit dicapai.
Masyarakat kini hanya bisa berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menemukan solusi yang tidak mengorbankan program-program yang telah terbukti membawa perubahan nyata bagi kehidupan sehari-hari mereka.
Tahun 2025 tampaknya akan menjadi tahun penuh tantangan bagi Dinas PUPKP dan masyarakat yang bergantung pada program-programnya.
