Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana ambisius untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dalam dekade mendatang, dengan 60% dari kapasitas tersebut akan dikembangkan oleh sektor swasta. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit untuk mendukung distribusi energi terbarukan. Kebijakan ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan mencapai swasembada energi dalam lima tahun.
Saat ini, kapasitas pembangkit listrik terpasang Indonesia mencapai 101 GW, dengan dominasi energi fosil, terutama batu bara, yang menyumbang sekitar 85% dari total kapasitas. Energi terbarukan, termasuk hidro, angin, dan surya, baru menyumbang sekitar 15%. Dengan rencana penambahan 71 GW, diharapkan 70% dari kapasitas baru ini akan berasal dari sumber energi terbarukan, yang mencakup hidro, surya, angin, dan potensi energi terbarukan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai net-zero emissions pada tahun 2060.
Keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan pembangkit listrik diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek dan mengurangi beban fiskal pemerintah. Dengan memberikan porsi 60% kepada swasta, pemerintah berharap dapat menarik investasi yang signifikan dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengembang swasta yang terlibat memiliki kredibilitas dan komitmen terhadap kebijakan pemerintah, serta mampu memenuhi standar teknis dan lingkungan yang ditetapkan.
Selain penambahan kapasitas pembangkit, pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 km sirkuit menjadi krusial untuk mendistribusikan energi dari sumber terbarukan yang seringkali terletak jauh dari pusat konsumsi. Pembangunan transmisi yang masif ini diharapkan dapat mengurangi kerugian energi selama distribusi dan memastikan pasokan listrik yang stabil ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ini meliputi pembebasan lahan, koordinasi antarinstansi, dan pendanaan yang memadai.
Investasi dalam sektor energi diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun hingga tahun 2034. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang lebih bersih dan terjangkau. Selain itu, transisi menuju energi terbarukan dapat mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada stabilitas politik, kepastian regulasi, dan kemitraan yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta.
Rencana perluasan kapasitas listrik Indonesia melalui partisipasi swasta dan pembangunan infrastruktur transmisi yang masif merupakan langkah strategis untuk mencapai swasembada energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan dalam implementasi proyek ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait untuk memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.
