JAKARTA, Cakrawala – Perombakan susunan pengurus di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) kembali menjadi sorotan publik setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Mei 2025. Budi Waseso, yang akrab disapa Buwas, resmi digantikan oleh Sigit Widyawan sebagai Komisaris Utama (Komut).
Pergantian ini menarik perhatian tidak hanya karena profil kedua tokoh yang berbeda, tetapi juga karena masa jabatan Budi Waseso yang relatif singkat, kurang dari enam bulan, serta adanya hubungan kekerabatan Sigit Widyawan dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Profil Komisaris Utama Baru: Sigit Widyawan
Sigit Widyawan, lahir di Wonogiri pada 14 Juli 1965, membawa latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan akuntansi, dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (1988) dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (2001). Perjalanan kariernya menunjukkan konsistensi di sektor keuangan dan tata kelola perusahaan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perpajakan Divisi Produk Beton PT Wijaya Karya (Persero) (1994-1997) dan Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton (1997-2001), memberikan pemahaman awal tentang industri konstruksi.
Pengalaman Sigit semakin matang sebagai Direktur di PT Roda Pembangunan Jaya (2003-2015). Namun, puncaknya adalah perannya sebagai Komisaris Independen di dua BUMN besar: PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2015-2018) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (2018-2025). Pengalaman ini membekalinya dengan keahlian mendalam dalam pengawasan finansial, manajemen risiko, dan penerapan tata kelola korporat yang baik, yang sangat relevan untuk peran Komisaris Utama di perusahaan publik seperti Semen Indonesia.
Meski demikian, penunjukan Sigit Widyawan tak lepas dari sorotan karena statusnya sebagai ipar sepupu mantan Presiden Joko Widodo. Hubungan Sigit dan Jokowi bermula saat Sigit menikahi Nining Roni Widyaningsih, sepupu Jokowi. Nining adalah putri dari Miyono Suryo Sarjono yang wafat pada 22 Februari 2022 lalu. Miyono merupakan kakak tertua Sujiatmi, ibu Jokowi yang selalu mendukung kiprah politik Jokowi.
Jejak Pendahulu: Budi Waseso
Budi Waseso, atau Buwas, adalah purnawirawan Polri lulusan Akademi Kepolisian (1984). Sebagian besar kariernya dihabiskan di institusi penegak hukum, dengan spesialisasi di bidang reserse. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo (2012-2013), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri (2015), dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) (2015-2018).
Setelah itu, Buwas dipercaya memimpin Perum Bulog sebagai Direktur Utama (2018-2023). Selama di Bulog, ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan berani, terutama dalam memerangi mafia pangan dan memastikan ketersediaan pasokan beras, yang membuatnya meraih penghargaan “CEO Terbaik Kategori Food Security” pada tahun 2021. Meskipun memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat di lembaga negara, kompetensinya lebih berorientasi pada penegakan hukum dan integritas operasional, yang berbeda dari kebutuhan pengawasan strategis dan finansial di perusahaan industri Tbk.
Analisis Pergantian: Profesional atau Politis?
Pergantian ini memicu perdebatan apakah didasarkan pada pertimbangan profesional atau lebih didominasi motif politis.
Dari sudut pandang profesional, penunjukan Sigit Widyawan memiliki dasar yang kuat. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya sebagai Komisaris Independen di BUMN perbankan dan infrastruktur sangat relevan dengan tugas pengawasan keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik di Semen Indonesia. Keahliannya ini dinilai lebih selaras dengan tuntutan peran Komisaris Utama di perusahaan publik yang berorientasi pasar.
Namun, indikasi nuansa politis tidak dapat diabaikan. Hubungan kekerabatan Sigit Widyawan dengan Presiden Jokowi secara inheren menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas proses seleksi. Selain itu, kronologi pergantian juga mencurigakan. Budi Waseso hanya menjabat Komut SIG selama sekitar lima bulan, sebuah durasi yang sangat singkat untuk posisi strategis. Bersamaan dengan itu, Sigit Widyawan diberhentikan dari posisi Komisaris Independen BNI pada 26 Maret 2025, hanya dua bulan sebelum penunjukannya di Semen Indonesia. Rangkaian peristiwa yang berdekatan ini mengindikasikan adanya perencanaan yang terkoordinasi, bukan semata-mata hasil evaluasi kinerja murni.
Dengan demikian, pergantian Komisaris Utama Semen Indonesia ini dapat dilihat sebagai perpaduan antara keputusan yang secara profesional layak, namun sarat dengan nuansa politis. Meskipun Sigit Widyawan membawa keahlian yang relevan, konteks politik di seputar penunjukannya tidak dapat dilepaskan dari narasi yang lebih luas tentang tata kelola BUMN di Indonesia. Hal ini kembali memicu diskusi tentang pentingnya transparansi dan meritokrasi dalam penunjukan pejabat di perusahaan milik negara, demi menjaga kepercayaan investor dan publik.
Dengarkan podcast mengenai hal ini pada media dibawah ini:
