SEMARANG (Cakrawala): Pemerintah Provinsi Jawa (Pemprov) dan DPRD Jateng siap menyalurkan karyawan Sritex ke perusahaan lain sebagai solusi jika terpaksa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kasus pailit perusahaan tekstil tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Azis di Semarang, Kamis (16/1) mengemukakan upaya tersebut merupakan salah satu solusi yang bisa diupayakan untuk membantu karyawan.
Ia mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan di Sukoharjo, seperti pabrik rokok dan sepatu, yang masih membutuhkan tenaga kerja.
“Kami akan bantu memfasilitasi akses ke perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk kemungkinan mempermudah persyaratan, seperti batas usia pekerja yang diperlukan,” tambahnya
Sementara itu, terkait proses penyelesaian kasus pailit Sritex, Abdul Aziz menyebutkan pihaknya sudah tiga kali bertemu dengan kurator.
Ada dua opsi yang dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah Sritex, yaitu melanjutkan operasional atau menghentikan aktivitas perusahaan.
Yang jelas, katanya, kurator telah memastikan posisi buruh akan diprioritaskan setelah penyelesaian kewajiban pajak perusahaan.
Menurut data Disnakertrans Jatenh jumlah karyawan PT Sritex di Sukoharjo sekitar 9.600 orang. Selain itu, ribuan pekerja berada di tiga anak perusahaan Sritex yang juga dinyatakan pailit, yaitu PT Bitratex (1.317 karyawan), PT Sinar Pantja Djaja (46 karyawan), dan PT Primayudha (968 karyawan).
Terpisah DPRD Jawa Tengah juga memberi komitmen akan membantu pemerintah dalam penyelesaian pailit PT Sritex.
Anggota Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Jateng M Farchan mengatakan pihaknya akan membantu pemerintah, terutama terkait dengan nasib karyawan PT Sritex.
“Yang penting jangan ada pengangguran Sritex,” ujarnya menjawab Cakrawala pada Diskusi Publik: “DPRD Baru Harapan Baru” yang digelar Forum Wartawan Peliput Pemprov & DPRD Jateng, di Hotel Front One, Rabu (15/1).
Meski begitu, legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini belum merinci langkah yang akan dilakukan terkait dengan komitmen tersebut.
Ia hanya menegaskan Komisi B DPRD Jateng akan mengkaji dahulu proses penyelesaian Sritex yang kini ditangani pemerintah pusat.
“Nanti kami liat dulu apa dan bagaimana DPRD bisa masuk untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah ini,” tukas Farchan.
Seperti diketahui PT Sritex (Sri Rejeki Isman) Tbk yang berlokasi di Sukoharjo bersama tiga anak usaha yaitu PT Sinar Pantja Jaya, PT Bitratex, dan PT Primayudha diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Senin (21/10/2024) akibat gagal memenuhi kewajiban kepada sejumlah kreditur.
Untuk efisiensi, perusahaan publik dengan kode saham SRIL ini melakukan pengurangan karyawan secara bertahap.
Kurator mengungkapkan setelah dipailitkan catatan total tagihan Sritex yang masuk mencapai Rp32,6 triliun yang dikucurkan oleh 28 bank, baik bank BUMN, bank daerah, bank swasta, maupun bank asing
