CAKRAWALA – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), mendorong para pengusaha peternakan untuk mengimpor 400.000 ekor sapi indukan sepanjang tahun 2025.
Langkah ini bertujuan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja diluncurkan.
Rincian Kebijakan Impor Sapi
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa dari total impor tersebut, 200.000 ekor dialokasikan untuk sapi perah dan 200.000 ekor untuk sapi potong. Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengimpor 2 juta ekor sapi indukan dalam lima tahun ke depan, dengan komposisi yang sama antara sapi perah dan sapi potong.
Tujuan Program Makan Bergizi Gratis
Program MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, program ini telah mendistribusikan 570.000 porsi makanan ke berbagai sekolah.
Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan cakupan program hingga mencapai lebih dari 80 juta penerima manfaat, dengan estimasi anggaran sebesar $28 miliar.
Analisis Dampak Kebijakan
1. Peningkatan Produksi Domestik: Impor sapi indukan diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak dalam negeri, sehingga kebutuhan daging dan susu untuk program MBG dapat dipenuhi secara lokal dalam jangka panjang.
2. Ketergantungan pada Impor: Saat ini, Indonesia masih mengimpor sapi dari Australia dan susu dari Selandia Baru. Pemerintah juga mempertimbangkan impor sapi dari Brasil.
Diversifikasi sumber impor ini dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara pemasok.
3. Investasi di Sektor Peternakan: Kebijakan ini membuka peluang investasi bagi pengusaha lokal dan asing di sektor peternakan sapi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4. Tantangan Infrastruktur dan Distribusi: Peningkatan populasi ternak memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas peternakan, pakan, dan sistem distribusi yang efisien untuk memastikan keberhasilan program MBG.
Kebijakan impor sapi indukan oleh pemerintah merupakan langkah strategis untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Namun, implementasinya memerlukan perencanaan yang matang, investasi yang tepat, dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
