Cakrawala, 27 Desember 2024 — Kasus dugaan penyelewengan dana Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Panca Sakti (UPS) Tegal kembali menuai perhatian.
Pemerhati pendidikan Ahmad Bahrudin mendesak pihak berwajib untuk segera mengusut tuntas masalah tersebut. Setidaknya agar tercapai adanya transparansi di ranah publik.
“Harus diusut tuntas oleh yang berwajib. Kalau memang terbukti, orang-orang seperti itu sangat tidak pantas memegang amanah, apalagi terkait dengan pendidikan anak bangsa,” ujar Bahrudin saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp hari ini (27/12).
Bahrudin yang pernah duduk sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Bidang Pendidikan ini menilai keterbukaan penyelenggaraan pendidikan menjadi hal yang penting untuk dilakukan, apalagi ada unsur pembiayaan oleh negara.Ia berharap dugaan penyelewengan dana di UPS Tegal itu hanya sebuah isu, sehingga jika tidak terbukti akan berdampak positif bagi transparansi penggunaan anggaran negara.
Isu tersebut mencuat setelah website resmi PPG UPS Tegal, https://ppg.upstegal.ac.id, dilaporkan tidak dapat diakses. Dugaan penyelewengan dana APBN untuk program tersebut semakin mengemuka setelah muncul laporan yang dilayangkan kepada Kejaksaan Negeri Tegal beberapa waktu lalu, antara lain memuat adanya pemotongan dana yang diduga dilakukan oleh pihak rektorat dan yayasan.
Wartawan Cakrawala Media hari ini mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Kaprodi PPG UPS, Dr. Sutji Muljani, M.Pd., terkait jumlah mahasiswa penerima manfaat dan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah. Namun, yang bersangkutan menolak memberikan jawaban, yang semakin menimbulkan kesan adanya upaya untuk menutup-nutupi informasi.
Sebelumnya, Dr. Sutji mengklaim bahwa website PPG mengalami serangan hacker namun sudah kembali diamankan dan dapat diakses, meskipun hingga kini situs tersebut masih belum dapat diakses.
Dalam tanggapannya pekan lalu, pihak universitas membantah tuduhan pemotongan dana sebesar 10% oleh rektor dan 25% oleh yayasan, menyatakan bahwa potongan hanya 5% untuk dosen non-PNS dan 15% untuk dosen PNS.
Namun, laporan lain menyebutkan bahwa honorarium pengajar bahkan terkena potongan hingga 50%, memicu kecaman dari masyarakat. Warganet juga ramai membahas isu ini di media sosial, dengan banyak yang mendesak transparansi dan penyelidikan mendalam oleh lembaga penegak hukum.
Redaksi Cakrawala Media berencana meminta tanggapan langsung dari Direktur Pendidikan Profesi Guru, Prof. Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed., di Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait mekanisme pengawasan dana bantuan pemerintah untuk program PPG di UPS Tegal.
Menurut Bahrudin kasus ini menjadi ujian serius bagi institusi pendidikan dalam menjaga kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai kunci untuk memastikan dana publik dikelola secara bertanggung jawab, demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.
Bahrudin, selain Pendiri Komunitas Belajar Qaryah Tayyibah (KBQT) Salatiga, bersama YB Mangunwijaya dan Toto Raharjo hingga kini aktif melakukan kegiatan belajar dengan konsep Pendidikan Merdeka
