Deru mesin dan lalu lalang truk kontainer di sisi utara Kendal seolah menjadi simfoni kemajuan. Kawasan Industri Kendal (KIK) telah berhasil menempatkan daerah ini di peta investasi nasional, bahkan internasional. Namun, jika kita mau menengok sedikit ke warung-warung kopi di pelosok desa atau tongkrongan pinggir jalan saat jam kerja, kita akan menemukan realitas yang kontras: wajah-wajah muda yang cemas, lulusan SMK yang ijazahnya masih tersimpan rapi di lemari, menganggur.
Inilah “Paradoks Kendal”. Sebuah anomali di mana investasi triliunan rupiah mengalir deras, namun belum sepenuhnya mampu membasuh dahaga lapangan kerja bagi warga lokal.
Data berbicara lebih jujur daripada spanduk kampanye. Hingga kurun waktu 2024-2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kendal masih bertengger di angka 5,01 persen. Sekilas angka ini terlihat moderat, namun jika dibedah lebih dalam, penyumbang terbesar pengangguran justru berasal dari kelompok pendidikan vokasi (SMK/SMA). Di sisi lain, angka kemiskinan masih “lengket” di kisaran 9,35 persen, di atas rata-rata nasional.
Pertanyaannya sederhana namun menohok: Mengapa pabrik yang menjamur itu tidak otomatis menyerap mereka?
Mitos “Link and Match”
Selama bertahun-tahun, kita dinina-bobokan oleh mantra “Link and Match”. Pemerintah mengklaim sudah menghubungkan sekolah dengan industri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan yang terjadi seringkali adalah “Link but no Match”—terhubung tapi tidak cocok.
Sekolah kejuruan kita masih banyak yang mengajarkan kurikulum berbasis teknologi kemarin sore, sementara industri di KIK sudah berlari dengan teknologi esok hari. Ada gap kompetensi yang menganga lebar. Industri butuh operator CNC bersertifikat spesifik, kita menyodorkan lulusan administrasi umum. Industri butuh teknisi mekatronika, kita menyodorkan lulusan teknik sepeda motor yang pasarnya sudah jenuh.
Akibatnya, industri mengambil jalan pintas rasional: merekrut tenaga kerja siap pakai dari luar daerah. Warga Kendal? Kembali menjadi penonton, atau parahnya, tersisih menjadi tenaga kasar dengan upah minimum.
Bahaya Laten Sosial
Pengangguran usia produktif bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah keamanan (security). Di Semarang dan sekitarnya, kita melihat fenomena “kreak” atau geng motor remaja yang semakin beringas. Akar sosiologis dari kekerasan remaja seringkali bermuara pada satu hal: ketiadaan aktivitas produktif dan hilangnya harapan akan masa depan (loss of future).
Jika sumbatan ketenagakerjaan ini tidak segera dibuka, Kendal sedang menimbun sekam kering. Bonus demografi yang kita banggakan bisa berbalik menjadi bencana demografi.
Tawaran untuk Pemimpin Baru
Di bawah kepemimpinan baru Bupati Dyah Kartika Permanasari, Kendal butuh lebih dari sekadar peresmian pabrik baru. Kendal butuh “Insinyur Kebijakan” yang mau turun tangan membereskan pipa saluran tenaga kerja yang mampet ini.
Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Pemerintah Daerah harus memiliki data presisi (real-time data). Dinas tenaga kerja harus tahu persis: Skill apa yang dibutuhkan pabrik A enam bulan lagi? Berapa orang? Sertifikasi apa yang diminta?
Tanpa data itu, anggaran pelatihan di BLK hanya akan menjadi ritual menghabiskan anggaran. Kita butuh pendekatan berbasis riset (evidence-based policy). Kita perlu mengaudit kurikulum SMK kita dengan standar industri hari ini, bukan standar lima tahun lalu.
Di Cakrawala Policy Lab, kami percaya bahwa masalah ini bukan jalan buntu. Ini hanyalah masalah teknis manajemen SDM yang belum tergarap serius. Solusinya bukan dengan memaksa industri menerima warga lokal tanpa skill—itu akan membuat investor kabur—tapi dengan meng-upgrade warga lokal agar industri berebut mempekerjakan mereka.
Panggung kini milik Bupati baru. Apakah periode ini akan dikenang sebagai era di mana warga Kendal menjadi tuan rumah di tanah sendiri, ataukah kita akan terus mewajarkan paradoks di mana pabrik berdiri megah di tengah himpitan pengangguran warga lokal?
Warga Kendal menunggu bukti, bukan janji.
