Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Foto: Istimewa/Humas Kementerian ATR/BPN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terkait perizinan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan adanya dugaan pungli dalam pengajuan izin pengeringan lahan sawah yang dilindungi (LSD) di berbagai daerah.
Seperti yang masuk ke meja redaksi Cakrawala, satu laporan yang mengindikasikan adanya mafia perizinan lahan di Kabupaten Sleman yang melibatkan konsultan, pengembang dan aparatur pemerintah.
Isu ini semakin ramai setelah terjadi saling menagih antara pihak swasta, ASN, dan pemohon, hingga mencapai kantor dinas terkait.
Menanggapi hal ini, Nusron Wahid menekankan bahwa praktik pungli tidak dapat ditoleransi dan merusak integritas pelayanan publik.Ia menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut.
“Kami berkomitmen untuk membersihkan instansi dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik,” ujar Nusron pada acara tutup tahun di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta (31/12/2024).
Selain itu, Nusron Wahid juga menginstruksikan peningkatan pengawasan dan transparansi dalam proses perizinan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Beliau mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi pungli atau penyimpangan dalam layanan publik
.”Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan pungli. Kami menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses oleh semua pihak,” tambahnya.
Kasus mafia tanah kini menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa proses perizinan berjalan sesuai dengan aturan.
Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa reformasi birokrasi akan terus dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
