Jakarta, Indonesia – Di tengah melimpahnya pasokan beras nasional yang diklaim mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, sebuah “anomali” mencengangkan tengah mengguncang pasar pangan Indonesia. Harga beras premium justru melonjak, memicu kecurigaan kuat akan praktik kecurangan pengoplosan yang terorganisir. Skandal ini tidak hanya menguras dompet konsumen hingga triliunan rupiah setiap tahun, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan integritas ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dengan nada geram, baru-baru ini mengungkap dugaan praktik culas yang diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp 99,35 triliun per tahun. Investigasi mendalam yang dilakukan tim gabungan dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan), Kejaksaan, dan Kepolisian, menemukan fakta mengejutkan: lebih dari 80% dari 212 merek beras premium yang disurvei di 10 provinsi bermasalah. Masalahnya beragam, mulai dari merek yang tidak terdaftar, berat kemasan yang tidak sesuai standar, mutu di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga harga jual yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Modus Operandi Licik Mafia Beras
Praktik pengoplosan beras ini menunjukkan pola yang sistematis dan terorganisir. Modus utamanya adalah mencampur beras berkualitas rendah atau medium, termasuk beras bersubsidi dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras Bulog, dengan beras premium. Beras Bulog, yang seharusnya untuk stabilisasi harga, justru dikemas ulang ke dalam karung merek premium yang dikenal di pasaran.
Tak jarang, pelaku juga mencampur beras dengan butir menir, butir patah yang melebihi batas standar, bahkan beras berjamur yang tidak layak konsumsi. Sebuah kasus di Serang, Banten, misalnya, mengungkap pengoplosan beras Bulog dengan beras berjamur yang menghasilkan omzet fantastis hingga Rp 723 juta dalam beberapa bulan. Ada pula laporan penggunaan bahan pemutih atau sabun untuk mengubah tampilan beras agar terlihat lebih bersih. Selain itu, manipulasi berat kemasan dan penjualan di atas HET menjadi praktik umum untuk meraup keuntungan ilegal. Beberapa “mafia beras” bahkan memanipulasi data distribusi dan memonopoli sistem dagang untuk mengontrol pasokan dan harga.
Dampak Multidimensi yang Merugikan
Kerugian finansial yang mencapai Rp 99,35 triliun per tahun hanyalah puncak gunung es. Praktik ini secara langsung mengikis daya beli masyarakat, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah. Konsumen membayar harga premium namun menerima produk di bawah standar, bahkan yang tidak layak konsumsi. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak konsumen yang dijamin undang-undang.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah risiko kesehatan. Konsumsi beras oplosan, terutama yang dicampur dengan bahan berbahaya atau beras berjamur, dapat memicu gangguan pencernaan, kerusakan organ internal, dan paparan zat karsinogenik penyebab kanker jika dikonsumsi terus-menerus. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan karena sistem imun dan organ mereka yang masih berkembang.
Di tingkat makro, praktik ini menciptakan “anomali” harga yang tidak wajar, di mana harga beras justru naik saat stok melimpah. Fenomena ini dianggap sebagai “sabotase” terhadap upaya pemerintah menstabilkan harga pangan. Kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional pun terkikis, mencederai semangat swasembada pangan yang sedang dibangun.
Kerangka Hukum yang Kuat, Penegakan yang Mendesak
Indonesia sebenarnya memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk memerangi kecurangan ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar atau rusak. Pelanggaran UUPK dapat berujung pada pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp 2 miliar. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 juga mengancam sanksi serupa bagi pelaku yang memperdagangkan pangan tidak sesuai mutu pada label kemasan. Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 menjadi acuan teknis utama yang membedakan beras premium dan medium, dengan kriteria ketat seperti derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan minimal 85% beras kepala untuk kategori premium. Bahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat menjatuhkan sanksi pidana hingga 4 miliar rupiah bagi yang tidak memiliki izin edar atau memalsukan dokumen pendaftaran produk pangan.
Pemerintah Bergerak, Penangkapan Terus Berlangsung
Menanggapi situasi ini, pemerintah telah melancarkan berbagai tindakan tegas. Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah menyerahkan laporan hasil investigasi kepada Kapolri dan Jaksa Agung, mendesak penindakan hukum karena masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ultimatum telah diberikan kepada para pengoplos beras untuk menghentikan kegiatan mereka hingga 10 Juli, dengan ancaman penegakan hukum tegas jika tidak dipatuhi.
Satgas Pangan Polri, di bawah Brigjen Pol. Helfi Assegaf, secara khusus menyelidiki “anomali distribusi beras SPHP” yang ditemukan mengalir ke pasar induk atau tempat yang tidak semestinya. Berbagai operasi penggerebekan dan penangkapan telah dilakukan di berbagai wilayah. Di Depok, Jawa Barat, seorang pria ditangkap karena mengoplos beras biasa dengan beras menir dan mengemasnya ulang. Di Serang, Banten, seorang pria diamankan karena mengoplos beras Bulog dengan beras berjamur. Gudang beras oplosan juga digerebek di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, dengan lima tersangka ditetapkan, termasuk satu dari Bulog Divisi Regional Jakarta dan Banten. Bahkan, Bulog Pematangsiantar menjatuhkan sanksi kepada mitranya yang kedapatan mengoplos beras Bulog.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Pemberantasan kecurangan oplosan beras tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga konsumen sangat krusial. Pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pelaporan resmi. Masyarakat dapat melaporkan dugaan kecurangan melalui Bulog Whistleblowing System (WBS) di situs web Bulog, atau melalui kontak telepon dan email. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memiliki formulir pengaduan online dan kontak langsung. BPOM menyediakan berbagai saluran pengaduan, termasuk lapor.go.id, Contact Center HALOBPOM 1-500-533, SMS, WhatsApp, dan email. Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) juga menyediakan layanan konsultasi online dan telepon. Satgas Pangan Polri pun mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap temuan atau kecurigaan terkait anomali distribusi beras.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara konsisten mendesak pemerintah untuk menindak tegas para mafia beras dan mendorong masyarakat yang merasa menjadi korban beras curang untuk melapor. Dengan kewaspadaan dan partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi diri dari praktik curang ini dan membantu pemerintah menciptakan pasar beras yang lebih adil dan transparan.
