JAKARTA (Cakrawala) Provinsi Jateng menjadi satu-satunya wilayah hijau terhadap kerentanan praktik korupsi diantara 38 provinsi yang ada di Indonesia.
BDS Alliance 25 Januari 20 menyebutkan, KPK menilai hampir seluruh provinsi memiliki tingkat kerentanan praktik korupsi. Dari 38 provinsi di Indonesia hanya satu provinsi yang memiliki skor hijau atau terjaga, yakni Jawa Tengah.
Penilaian ini didasarkan pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK, dan dirilis kemarin.
KPK menggunakan 6 indikator untuk mengukur kerentanan praktik korupsi, antara lain: integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan anggaran; manajemen pengadaan barang dan jasa; dan manajemen SDM.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan memaparkan, dari 508 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 6% yang ada di zona hijau, sisanya sebanyak 67% di zona merah alias rentan praktik korupsi; dan 27% di zona kuning.
Sementara itu, dari laman resmi Pemprov Jateng diperoleh data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai tertinggi kategori pemerintah provinsi dengan skor 98,29 persen, pada penilaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024. Capaian itu di antaranya berkat komitmen penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagai upaya transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto mengatakan, Stranas PK 2023-2024 fokus pada dua bidang, yakni perizinan tata niaga dan keuangan negara. Di dalamnya, memuat empat aksi yakni, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang, integrasi perencanaan penganggaran, perbaikan kinerja belanja pembangunan, dan optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK.
Di dalam empat aksi tersebut, terdapat delapan milestone penilaian stranas PK Pemprov Jateng.
“Alhamdulillah dari delapan itu, kita ada enam yang nilainya 100 persen. Jadi total Raihan hasil verifikasi final yang dirilis 31 Desember melalui aplikasi sijaga itu, tertinggi kategori provinsi 98,29 persen, kategori baik hijau,” tuturnya, melalui sambungan telepon, Kamis (16/1/2025).
Dhoni menyebut, strategi itu merupakan perbaikan sistem dalam pencegahan korupsi, yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Di antaranya penerapan SIPD dalam penyusunan anggaran, pengadaan material/jasa konstruksi pada proyek pemda melalui e-katalog maupun konsolidasi pengadaan.
Dengan sistem itu, bebernya, ketika input data anggaran ke SIPD, KPK dan Kemendagri bisa memonitor melalui sistem tersebut. Jadi, potensi fraud bisa termonitor dan dimitigasi sejak awal, agar tidak menjadi tindak penyelewengan keuangan.
Selain itu, ada pemanfaatan rekam medis elektronik yang terintegrasi pada enam layanan rumah sakit milik Pemprov Jateng. Di lingkup Pemprov Jateng, telah diterapkan audit secara elektronik berkala pengadaan barang dan jasa (PBJ) elektronik.
Terakhir, Dhoni menyebut capaian tersebut tak lepas dari arahan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Sekda Jateng Sumarno.
“Juga dukungan dari OPD terkait, untuk pencegahan korupsi berbasis elektronik,” pungkas Dhoni. (BDS Alliance/Pd/Ul, Diskominfo Jateng/Redaksi)
