YOGYAKARTA (Cakrawala): Humas Indonesia dalam laman resminya, hari ini 21 Februari 2025 merilis analisis tentang komunikasi publik Kabinet Merah Putih. berikut petikannya:
Komunikasi kebijakan publik Kabinet Merah Putih yang tak transparan, dan gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang antikritik, dianggap sebagai biang demonstrasi #IndonesiaGelap di sejumlah kota di Indonesia.
AKSI demonstrasi #IndonesiaGelap di sejumlah kota di Indonesia. demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap bergulir di sejumlah daerah di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang, Semarang, dan Makassar pada Senin (17/2/2025) hingga Jumat (20/2/2025).
Kebijakan yang tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang jelas dan terarah disebut-sebut sebagai biang gelombang protes.
Seperti diketahui, dalam empat bulan memimpin, tak sedikit kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memicu polemik di masyarakat. Mulai dari kisruh kelangkaan gas LPG 3 kg, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai kementerian/lembaga akibat efisiensi anggaran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditolak oleh pelajar di Papua.
Komunikasi yang tak konsisten dalam kebijakan gas LPG 3 kg dapat disaksikan lewat pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang mengumumkan penjualan gas LPG 3 kg hanya boleh dilakukan di pangkalan resmi. Namun, tak lama, Prabowo pun menganulir aturan tersebut.
Pada isu PHK pegawai kementerian/lembaga imbas efisiensi maupun penolakan MBG di Papua, kata founder sekaligus Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman, hulu dari eskalasi isu adalah absennya dialog dengan publik dalam pembuatan kebijakan.
Spesifik pada kasus aksi penolakan MBG di Papua, menurut Dian, pemerintah perlu melihat lebih dalam aspek sosial-psikologis dan sosial-budaya masyarakat yang terkena dampak kebijakan, sebelum kemudian membangun komunikasi dua arah.
“Saluran komunikasi yang tepat, kejelasan dan konsistensi informasi, serta transparansi, mampu meningkatkan kualitas komunikasi publik dua arah,” pesannya.
Gaya Komunikasi Antikritik
Gaya komunikasi Prabowo yang cenderung resisten terhadap kritik juga menjadi sorotan sejumlah pakar komunikasi. Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo berpendapat, kata “ndasmu” yang dilontarkan Prabowo dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025), dapat dilihat sebagai sikap abai terhadap kritik.
Alih-alih menjawab kritikan dengan transparansi, Prabowo justru mengeluarkan ungkapan makian yang seolah mementahkan kritik yang disampaikan.
“Jika kritik dianggap sebatas guyonan atau candaan belaka, mereka (pemerintah) tidak akan berusaha mendengarkan, apa lagi memproses kritik itu sebagai bagian integral dari pemerintahan dan demokratisasi,” jelasnya.
Selain itu, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Edwi Arief Sosiawan, dalam artikel opininya Pola Komunikasi Reaktif Prabowo dalam Balutan Diksi “Ndasmu” di Pidato HUT ke-17 Partai Gerindra yang terbit di HUMAS INDONESIA, Rabu (19/2/2025), menyebut, pidato politik Prabowo dengan bahasa agresif dan merendahkan seperti bisa dilihat sebagai bentuk penindasan terhadap pihak yang mengkritik atau menentang.
Komunikasi politik yang defensif seperti itu, tegasnya, hanya akan menciptakan citra yang antikritik. (Redaksi)
