St. Petersburg, Cakrawala – Di tengah lanskap geopolitik yang terus bergeser, sebuah babak baru dalam diplomasi Indonesia telah terukir. Presiden Prabowo Subianto, dalam kunjungan kenegaraan perdananya ke Rusia sebagai kepala negara, menjadi tamu kehormatan di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025. Kunjungan dua hari yang berlangsung pada 19-20 Juni 2025 ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah pernyataan strategis yang menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap tatanan dunia multipolar dan diversifikasi kemitraan globalnya.
Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, yang diselenggarakan setiap tahun sejak 1997 di bawah naungan Presiden Federasi Rusia, telah lama diakui sebagai salah satu acara bisnis paling penting di dunia. Ia berfungsi sebagai platform tak tertandingi untuk dialog, menjalin hubungan bisnis, dan mencari solusi atas tantangan ekonomi yang dihadapi Rusia, pasar negara berkembang, dan dunia. SPIEF ke-28 tahun ini, yang berlangsung dari 18-21 Juni 2025 di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, mengusung tema yang sangat relevan: “Nilai-nilai Bersama: Fondasi Pertumbuhan di Dunia Multipolar.” Forum ini sendiri pada tahun sebelumnya berhasil menarik lebih dari 21.800 peserta dari 139 negara, menghasilkan penandatanganan 1.073 perjanjian senilai total RUB 6,492 triliun.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, hanya beberapa bulan setelah dilantik, menjadi sorotan tajam. Keputusannya untuk menghadiri SPIEF sebagai tamu kehormatan, dan pada saat yang sama tidak menghadiri KTT G7 di Kanada (16-17 Juni 2025) dengan alasan komitmen sebelumnya, mengirimkan sinyal diplomatik yang kuat. Ini bukan sekadar masalah jadwal, melainkan demonstrasi nyata dari kebijakan luar negeri “Bebas Aktif” Indonesia. Filosofi ini menekankan kemandirian dan keaktifan dalam hubungan internasional, berupaya menyeimbangkan kekuatan global, dan menghindari persepsi keberpihakan pada satu blok tertentu. Dengan memilih SPIEF, sebuah forum yang diselenggarakan oleh Rusia, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap tatanan dunia multipolar dan kesediaannya untuk terlibat dengan kekuatan non-Barat, khususnya Rusia, sebagai mitra utama. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara negara-negara Selatan Global dan negara-negara maju.
Agenda Presiden Prabowo dimulai pada Kamis, 19 Juni 2025, dengan resepsi formal dan pertemuan bilateral penting dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky di St. Petersburg. Pertemuan ini menjadi fondasi untuk kerja sama yang lebih erat antara kedua negara. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan penghormatan kepada para korban Perang Dunia Kedua dengan meletakkan karangan bunga di Pemakaman Peringatan Piskarovskoye, sebuah tindakan yang menggarisbawahi nilai-nilai sejarah bersama dan rasa saling menghormati. Puncak kunjungan terjadi pada Jumat, 20 Juni 2025, ketika Presiden Prabowo menyampaikan pidato utama pada sesi pleno SPIEF 2025, berbicara segera setelah pidato pembukaan Presiden Putin.
Dalam pidatonya yang dinanti-nantikan, Presiden Prabowo dengan tegas menegaskan kembali prinsip non-blok Indonesia dan kebijakan luar negeri “Bebas Aktif” yang telah lama dipegang. “Kami selalu menganut dan akan terus mempertahankan kebijakan non-blok,” ucapnya. Beliau mengartikulasikan filosofi ini dengan pernyataan yang mendalam: “seribu teman terlalu sedikit, tetapi satu musuh terlalu banyak,” menekankan keinginan Indonesia untuk kerja sama dan persahabatan internasional yang luas, bukan konfrontasi. Prabowo memposisikan SPIEF sebagai “ruang pertemuan strategis” bagi para pemimpin dari Barat, Timur, dan Selatan Global untuk membangun kepercayaan dan terlibat dalam kerja sama yang saling menguntungkan di tengah meningkatnya ketegangan global. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi mediator dan fasilitator dialog, bukan pihak yang berpihak dalam konflik geopolitik.
Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo menekankan komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan yang inklusif, menyatakan bahwa strategi pembangunan negara didasarkan pada pemberian “kebaikan terbesar bagi sebanyak-banyaknya rakyat.” Beliau menguraikan empat prioritas utama pemerintahannya: mencapai swasembada pangan, swasembada energi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempercepat industrialisasi nasional. Secara terbuka, Prabowo juga mengkritik pengaruh kuat kebijakan ekonomi neoliberal, yang menurutnya telah gagal memberikan peluang yang adil bagi semua orang di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. “Selama 30 tahun terakhir, kita telah melihat pemikiran neoliberal dan pasar bebas mendominasi. Banyak elit di Indonesia mengikuti pendekatan ini, tetapi ini gagal memberikan peluang yang adil bagi semua orang,” tegasnya. Penekanan pada swasembada pangan dan energi, serta kritiknya terhadap neoliberalisme, menunjukkan penguatan model ekonomi yang memprioritaskan ketahanan nasional dan distribusi yang adil.
Prabowo dengan bangga membagikan pencapaian signifikan Indonesia di sektor pangan hanya dalam tujuh bulan pemerintahannya, termasuk peningkatan sekitar 50% dalam produksi beras dan jagung, yang menandai “pertumbuhan produksi agregat terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.” Beliau juga mencatat bahwa cadangan beras nasional mencapai rekor tertinggi 4,4 juta ton, yang dikaitkan dengan langkah-langkah efisiensi, pemberantasan korupsi, dan deregulasi. Mengakhiri pidatonya, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya kolaborasi damai dan kerja sama ekonomi antarnegara, terutama dalam menghadapi meningkatnya ketegangan global. Beliau menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan semua negara demi koeksistensi damai. Beliau juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya konflik di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah, dan menyerukan resolusi damai sesegera mungkin.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia menghasilkan penegasan kemitraan strategis yang kuat antara kedua negara, ditandai dengan penandatanganan berbagai Nota Kesepahaman (MoU) dan diskusi substantif di berbagai sektor. MoU yang ditandatangani mencakup bidang-bidang penting seperti pendidikan, penelitian, transportasi, dan pengembangan digital. Sebuah MoU penting juga ditandatangani antara DANANTARA (Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia) dan Perusahaan Pengelola Dana Investasi Langsung Rusia, di mana kedua belah pihak sepakat untuk membentuk dana investasi senilai $2,29 miliar. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, dan Menteri Olahraga Rusia, Michael Degtyarev, menandatangani MoU tentang kerja sama strategis di bidang olahraga, berfokus pada pengembangan atlet muda, pertukaran pengetahuan, dan diplomasi olahraga.
Di luar MoU, berbagai area kerja sama juga dibahas dan dikomitmenkan. Negosiasi untuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) telah diselesaikan secara substansial dan ditargetkan untuk diselesaikan tahun ini. Kedua negara juga membahas kerja sama dalam sistem pembayaran lintas batas melalui penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Transaksi Mata Uang Lokal (LCT), yang akan mengurangi ketergantungan pada mata uang pihak ketiga. Indonesia menyatakan minat untuk memperluas kolaborasi di sektor energi, termasuk pengembangan teknologi Reaktor Modular Kecil (SMR) dan penyelarasan standar teknis. Kerja sama juga didorong di bidang farmasi dan penelitian, dengan tawaran dari Rusia untuk kolaborasi di sektor pertanian dan pangan, khususnya dalam penyediaan bahan baku pupuk, benih pertanian, dan produk daging. Indonesia berkomitmen untuk mengirim lebih banyak mahasiswa ke universitas-universitas di Rusia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik dimulainya kembali penerbangan langsung Moskow-Denpasar oleh Aeroflot, serta menyampaikan permintaan Presiden Prabowo untuk peningkatan frekuensi penerbangan. Indonesia juga diundang untuk berpartisipasi dalam INNOPROM 2025 dan diumumkan sebagai negara mitra untuk edisi 2026, dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Volume dan spesifisitas perjanjian serta diskusi ini menunjukkan pendalaman hubungan yang substansial, bukan sekadar simbolis. Fokus pada sistem pembayaran non-USD sangat penting, menandakan langkah menuju de-dolarisasi dalam perdagangan bilateral, sejalan dengan tujuan BRICS yang lebih luas.
Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS pada Januari 2025, menjadikannya anggota ASEAN pertama yang bergabung, merupakan tonggak penting dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga diterima dengan cepat sebagai anggota New Development Bank (NDB), sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh negara-negara BRICS. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Rusia untuk keanggotaan Indonesia di BRICS, serta kepada Tiongkok dan Afrika Selatan untuk keanggotaan di NDB. Indonesia percaya bahwa partisipasinya dalam BRICS dapat memainkan peran positif dalam hubungan internasional dan secara signifikan berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran global. Dengan keanggotaan ini, Indonesia bertujuan untuk menjadi pemain global penting dan jembatan antara negara-negara Selatan Global dan negara-negara maju.
Partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025 dan kunjungan kenegaraannya ke Rusia menandai momen penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kunjungan ini secara jelas menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kebijakan “Bebas Aktif” dan niatnya untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara di luar blok tradisional, khususnya Rusia, dalam upaya membangun tatanan dunia yang lebih multipolar. Keterlibatan di SPIEF tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memungkinkan Indonesia untuk secara aktif menyuarakan keprihatinan global, seperti konflik di Timur Tengah, dan mengadvokasi solusi damai. Secara keseluruhan, kunjungan Prabowo ke SPIEF 2025 adalah langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di panggung global sebagai pemain yang independen, aktif, dan berorientasi pada kolaborasi di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah.
