Mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono menyebut tuntutan para purnawirawan TNI untuk memakzulkan Wapres Gibran sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang sah dalam negara demokrasi.
Jakarta, Cakrawala — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono, angkat suara menanggapi gerakan sejumlah purnawirawan TNI yang menyuarakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataannya, Hendropriyono menilai aspirasi tersebut sebagai hal yang wajar dan sah dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
“Katanya ini negeri demokrasi, negeri bebas. Jadi mereka menyampaikan aspirasinya, boleh dong,” ujar Hendropriyono kepada awak media, menanggapi isu yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.
Menurutnya, para purnawirawan memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk menyuarakan pendapat, termasuk mengenai isu-isu kenegaraan dan kepemimpinan nasional. Hendropriyono menolak mengomentari substansi tuntutan tersebut secara langsung, namun menekankan bahwa segala bentuk kritik atau usulan, termasuk pemakzulan, adalah bagian dari dinamika politik yang harus diterima secara dewasa.
“Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat bangsa Indonesia. Silakan rakyat yang menilai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hendropriyono menyampaikan keyakinannya bahwa para purnawirawan yang terlibat dalam gerakan tersebut telah mempertimbangkan secara matang isi tuntutan mereka. Ia menilai suara mereka tidak keluar dari bingkai ideologi Pancasila.
Meski begitu, Hendropriyono tidak menyatakan dukungan langsung terhadap gerakan pemakzulan Gibran. Ia lebih memilih bersikap netral dengan tetap menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sikap Hendropriyono ini menunjukkan peran aktif dan kritis kalangan purnawirawan dalam politik nasional, sekaligus menyoroti pentingnya menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan sehat di tengah perbedaan pendapat yang tajam.
