JAKARTA (Cakrawala) – DPRD Jawa Tengah berharap kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ada sinkronisasi antarlembaga supaya masalah penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
Demikian antara lain hasil kunjungan kerja Komisi E DPRD Jateng ke Kementrian PPPA. Pada Selasa (18/2/2025), Komisi E berkesempatan bertemu langsung dengan Menteri PPPA, Choiri Fauzi, di Ruang RA Kartini beserta jajaran deputi kementerian, Selasa (18/2/2025).
Ketua Komisi E Messy Widiastuti menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan juga tidak bisa lepas dari upaya pemberdayaan perempuan dan anak. Diutarakan, memberdayakan perempuan dan anak termasuk salah satu upaya penanggulangan masalah kemiskinan terutama di Jateng.
Pada kesempatan itu pula, kepada Menteri Arifah diserahkan dokumen mengenai masalah serta penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan secara detail oleh Wakil Ketua Komisi E Yudi Indras Windarto, pihaknya sudah melakukan simulasi mengenai cara pemberdayaan masyarakat dalam rangaka mengurangi kemiskinan berbasis desa.
Hasil sinkronisasi data dengan Dinas Sosial Jateng, Komisi E mendapatkan jumlah 923 desa masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal itu dibuktikan dengan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) paling besar.
“Kami rangking dari 923 desa itu mana yang mendapatkan jumlah bansos paling banyak dalam kurun waktu tiga bulan. Dari data itulah kemudian kita identifikasi potensi yang bisa untuk diberdayakan masyarakat. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Contoh masyarakat butuhnya peternakan, ternyata bantuannya pertanian,” ucap Yudi.
Dari hasil identifikasi itu, lanjut dia, kemudian semua OPD yang memiliki keterkaitan dalam penanganan kemiskinan diajak untuk menyelaraskan bentuk bantuannya. Dengan demikian ada satu kesepakatan, tidak OPD berjalan sendiri-sendiri.
“Kepada Ibu Menteri, kami berharap pusat juga punya kesepahaman bersama soal penanganan kemiskinan. Kementerian yang punya program sama hendaknya diselaraskan. Jangan ada ego sektoral. Dengan demikian di daerah pun akan sama. Kemudian antara pusat dengan daerah di-klop-kan data dan pemberdayaannya,” katanya.
Seperti di kabupaten saja rata-rata per tahun ada anggaran pemberdayaan masyarakat miskin antara Rp 300 sampai 400 miliar. Kalau anggaran pusat dan provinsi tentu lebih besar.
Dengan data itu, lanjut Yudi, pihaknya bersama OPD pada 2025 ini akan mencoba focus pengarapan di 70 desa. Untuk satu kabupaten\kota focus pada dua desa yang menjadi prioritas.
Menteri Arifah mengapresiasi langkah yang diambil DPRD Jateng beserta OPD terkait. Pada Kementerian PPPA ada tiga isu yang akan dijadikan prioritas yakni Ruang Bersama Merah Putih, Satu Data Gender dan Anak Indonesia serta perluasan call center SAPA129.
“Saya sepakat penanganan dan penanggulangan kemiskinan ada erat kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Kasus kematian ibu melahirkan, gizi buruk atau stunting,” katanya.
Termasuk melanjutkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kami berupaya meningkatkan kualitas perempuan dan anak hingga ke akar rumput secara holistik. Kami ingin meningkatkan kualitas dalam menyelesaikan masalah kesehatan perempuan dan anak, gizi anak, pendidikan, dan sebagainya.(Redaksi)
