SEMARANG, Cakrawala – Di tengah riuhnya apresiasi pemudik terhadap kelancaran arus balik Lebaran 2026, terselip realitas yang kontradiktif di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Meski infrastruktur jalur utama dinilai molek, sejumlah catatan kritis menunjukkan bahwa pembangunan di provinsi ini masih menyisakan “lubang” besar, baik secara fisik maupun ekonomi.
Bedak Musiman di Jalur Utama
Pujian pemudik mengenai kondisi jalan yang mulus ditengarai hanya menjadi “bedak musiman”. Data lapangan per Maret 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perbaikan darurat pada setidaknya 4.870 titik jalan berlubang hanya dalam kurun waktu satu bulan menjelang Lebaran.
Kritik tajam datang dari warga lokal di daerah pinggiran. M. Hikari Aslam (19), seorang pemuda asal Pemalang, mengakui adanya perbaikan, namun ia menyoroti ketimpangan yang nyata. “Kalau jalur utama memang bagus, tapi di daerah pinggiran, akses antardesa masih banyak yang terabaikan,” ujarnya.
Masalah ini diperparah dengan krisis penerangan jalan. Hingga akhir Maret 2026, Jawa Tengah tercatat masih kekurangan 19.000 lampu penerangan jalan. Dengan alokasi pemasangan yang hanya berkisar 250 unit per tahun, jalur-jalur antar-kabupaten tetap menjadi ancaman keselamatan bagi warga lokal di luar musim mudik.
Anomali Pertumbuhan dan Harga Piring Nasi
Secara makro, ekonomi Jawa Tengah memang tumbuh gemilang di angka 5,37%, melampaui rata-rata nasional. Namun, angka ini terasa semu di atas meja makan rakyat. Inflasi tahunan di Jateng pada Maret 2026 menembus 4,43%, dipicu oleh lonjakan harga pangan yang mencekik.
Berdasarkan pantauan harga pasar per 26 Maret 2026:
Beras Premium: Menyentuh Rp16.000/kg.
Cabai Rawit Merah: Meroket hingga Rp103.000/kg.
Tingginya harga pangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menjaga stabilitas “piring nasi” warga. Pertumbuhan yang diklaim pemerintah tersebut lebih banyak didorong oleh konsumsi musiman dan resiliensi sektor swasta, bukan oleh stimulus kebijakan yang menyentuh akar rumput.
Mandiri Tanpa Stimulus
Geliat pariwisata di daerah seperti Kebumen dan Pemalang yang dipuji pemudik justru menunjukkan kekuatan mandiri pelaku UMKM. Munculnya destinasi wisata baru dan pusat kuliner lokal merupakan inisiatif warga yang menangkap peluang ekonomi secara organik.
Kritiknya, peran pemerintah daerah dalam memberikan insentif nyata—seperti subsidi energi bagi pelaku usaha kecil atau kemudahan regulasi—masih minim terasa. Pembangunan fisik seperti City Walk atau taman kota memang mempercantik wajah daerah tingkat II, namun tanpa sinkronisasi anggaran (Bankeu Provinsi) yang menyasar infrastruktur produktif di pelosok, kesejahteraan akan tetap terpusat di jantung kota.
Jawa Tengah di tahun 2026 kini berada di persimpangan jalan: terus memoles citra melalui infrastruktur jalur utama, atau mulai serius membenahi urusan perut dan keselamatan warga di pelosok desa secara berkelanjutan.
