Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya sedang merombak wajah birokrasi domestik dengan sentuhan militeristik. Di panggung global, Jakarta baru saja mengambil langkah paling berisiko sejak fajar kemerdekaan: bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah organisasi “klub investasi perdamaian” bentukan Donald Trump yang secara de facto mulai meminggirkan peran PBB di Jalur Gaza.
Pertanyaannya bukan lagi soal apakah kita pro-Palestina, tetapi apakah kita sedang menjadi bidak dalam permainan catur besar Amerika di Timur Tengah?
Runtuhnya Menara Gading PBB dan Lahirnya “Hukum Rimba” Baru
Selama puluhan tahun, Indonesia bersandar pada PBB sebagai pelindung hukum internasional. Namun, realitas Februari 2026 menunjukkan PBB sedang mengalami “mati batang otak”. Kelumpuhan finansial akibat pemotongan anggaran oleh AS dan veto yang berulang di Dewan Keamanan membuat PBB tak lebih dari penonton di Gaza.
Di tengah kevakuman ini, muncul BoP—sebuah entitas yang tidak bekerja berdasarkan resolusi, melainkan berdasarkan transaksi.
Paradoks Iuran Rp16,7 Triliun: Investasi atau Upeti?
Polemik iuran USD 1 miliar (sekitar Rp16,7 triliun) yang sempat memanas di forum nasional hari ini mengungkap wajah asli BoP. Pemerintah mengklaim Indonesia masuk sebagai Entitled Member (Gratis selama 3 tahun). Namun, ini adalah “masa percobaan” yang rawan.
Bagi pemerintahan yang mengagungkan efisiensi, angka Rp16,7 triliun adalah kontradiksi yang menyakitkan. Di saat rakyat diminta memaklumi militerisasi birokrasi demi penghematan anggaran, Indonesia justru berdiri di depan pintu sebuah klub eksklusif yang mematok harga fantastis untuk sebuah kursi “Anggota Tetap”. Jika kita tidak membayar setelah 3 tahun, apakah kehadiran TNI di sana hanya akan menjadi “satpam sewaan” sementara bagi proyek-proyek konstruksi raksasa Amerika?
Dilema “Wakil Komandan”: Taring atau Pajangan?
Penunjukan perwira tinggi TNI sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) adalah kebanggaan sekaligus jebakan. Di atas kertas, Indonesia memiliki akses langsung ke lapangan. Namun secara hierarki, kendali tetap berada di tangan jenderal di Gedung Putih.
Analisis Risiko: Di lapangan, TNI akan berhadapan dengan rakyat Gaza yang frustrasi. Jika BoP memerintahkan pengosongan lahan demi proyek pembangunan pelabuhan, TNI berada di garis depan. Apakah kita akan menggunakan senjata kita untuk melindungi warga, atau justru untuk memuluskan proyek “bisnis perdamaian” yang pro-Israel tersebut?
Inilah yang kami sebut sebagai “Veto Moral”. Kehadiran Indonesia di BoP hanya bisa dibenarkan jika kita mampu menjadi rem bagi kebijakan seenaknya Washington. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi wajah Muslim yang digunakan untuk melegitimasi penaklukan ekonomi atas Gaza.
Militerisme Domestik sebagai Cermin Diplomasi Luar Negeri
Ada benang merah yang kuat antara penunjukan Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati di BPJS Kesehatan dengan manuver TNI di Gaza. Keduanya berakar pada satu keyakinan Prabowo: Sipil itu lamban, militer itu efisien.
Prabowo tampaknya sedang mencoba mengekspor model “Militerisasi Birokrasi” Indonesia ke level internasional. Di dalam negeri, militer memimpin lembaga publik untuk mengatasi inersia. Di luar negeri, militer digunakan untuk menembus kebuntuan diplomasi PBB yang berbelit-belit.
Nasionalisme atau Antek Geopolitik?
Menyebut Prabowo sebagai “antek Amerika” mungkin terlalu simplistis. Ia adalah seorang Realis Strategis. Ia tahu PBB sudah lumpuh, dan ia tidak ingin Indonesia hanya mengirimkan doa dari kejauhan sementara Gaza dibangun kembali oleh tangan-tangan yang tidak memedulikan nasib Palestina.
Namun, sejarah akan mencatat: Apakah keterlibatan kita di BoP akan membawa kemerdekaan sejati bagi Palestina, atau justru menjadikan Indonesia bagian dari sejarah runtuhnya hukum internasional yang kita bela sejak 1945?
Rakyat butuh efisiensi, dan warga Gaza butuh rekonstruksi. Namun, menukar kedaulatan dengan stabilitas ekonomi adalah transaksi yang sangat berbahaya. Karena pada akhirnya, perdamaian yang dipaksakan oleh ujung bayonet dan kontrak bisnis hanyalah bentuk lain dari penjajahan yang bersalin rupa.
