Jakarta, Cakrawala— Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri kepadanya dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menyatakan permohonan banding tersebut akan diproses dan komisi banding akan dibentuk untuk memeriksanya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengajuan banding itu mengacu pada Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. “Ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dipecat seusai sidang sembilan jam
Eko Hadi dijatuhi PTDH dalam sidang etik tertutup yang berlangsung sekitar sembilan jam, pukul 09.00–18.00 WIB, Selasa (17/11/2026). Majelis sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo menyatakan perilakunya sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Ia dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 juncto Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Eko Hadi merupakan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Ia diduga berperan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan pengoperasian sistem Lawful Interception Management System (LIMS) semasa bertugas di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, serta diduga menerima perintah penyadapan dari Irjen Slamet Uliandi.
Hasil banding diumumkan usai pemeriksaan
Trunoyudo mengatakan hasil pemeriksaan komisi banding akan disampaikan kepada publik setelah seluruh tahapan selesai; Polri belum mengumumkan jadwal pemeriksaannya. “Nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” katanya.
Menyusul Ahrie Sonta, tetap ditahan di Mako Brimob
Langkah banding Eko Hadi menyusul Irjen Ahrie Sonta Nasution yang lebih dulu mengajukan banding atas putusan PTDH terhadap dirinya dalam sidang etik Selasa (10/11/2026). Keduanya adalah dua dari empat perwira tinggi yang ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka perkara dugaan penyadapan, bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi.
Meski mengajukan banding, Eko Hadi tetap menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, berkaitan dengan proses pidana yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. “Tadi langsung kembali ke Brimob ya, untuk menjalani yang dipidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.
Perlu ditegaskan, sidang etik beserta mekanisme bandingnya merupakan proses internal Polri dan berjalan terpisah dari proses pidana. Status tersangka bukanlah vonis bersalah, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak dalam perkara ini.
Baca juga: Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri, PTDH Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan
Foto: Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh Nur Cholis via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
