Pilihan redaksi Politik
Home » Dugaan Makar Buntut Penyadapan Presiden Naik ke Penyidikan, Polri: Belum Ada Tersangka Baru

Dugaan Makar Buntut Penyadapan Presiden Naik ke Penyidikan, Polri: Belum Ada Tersangka Baru

Ilustrasi penyadapan telepon

Jakarta, Cakrawala— Kepolisian Republik Indonesia menaikkan penanganan dugaan tindak pidana makar yang merupakan pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Kepastian itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). Menurut Isir, penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status perkara tersebut.

Belum Ada Tersangka Baru

Meski sudah masuk tahap penyidikan, Polri menegaskan belum ada tersangka baru yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. “Belum ada tersangka. Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Polri juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan makar kepada Kejaksaan RI. Dalam SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum itu tercantum antara lain Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang berkaitan dengan tindak pidana makar.

Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris Jaringan NII, JAD, dan Anshor Daulah di Enam Provinsi

Tim Khusus Kabareskrim

Untuk mengembangkan perkara ini, Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Tim itu bertugas menelusuri bukti dan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya penerima hasil penyadapan (end user) selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Polri sudah menemukan titik terang keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tindak pidana makar. Namun, Yusril meminta publik memberi ruang agar penyidik bekerja cermat dan tidak merinci bentuk kaitan tersebut. “Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Empat Jenderal Tersangka Penyadapan

Perkara dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Dalam perkara penyadapan itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Kilang Migas PPSDM Cepu Blora Meledak, Satu Pekerja Tewas dengan Luka Bakar 90 Persen

Keempatnya dijerat Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atas dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi. Sasarannya disebut meliputi Presiden Prabowo, menteri, tokoh politik, tokoh organisasi masyarakat, tokoh pers, pengusaha, hingga lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026) menjelaskan dugaan pembagian peran para tersangka. Listyo Sigit yang kala itu masih menjabat Kapolri diduga memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, sekaligus menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan.

Sidang Etik Listyo Pekan Depan

Di jalur etik, Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo Sigit pada pekan depan. Isir mengatakan tanggal pasti dan susunan majelis pemeriksa akan diumumkan kemudian. “Itu dijadwalkan minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan kepada kawan-kawan media,” kata Isir.

Dipecat dari Polri, Irjen Eko Hadi Ajukan Banding atas Putusan PTDH Kasus Penyadapan Presiden

Pada Selasa (17/11/2026) itu juga, Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang etik secara tertutup di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Eko Hadi menjadi perwira tinggi kedua yang dipecat dalam perkara ini setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution yang dijatuhi PTDH pada Selasa (10/11/2026) dan mengajukan banding.

Perlu ditegaskan, sidang etik merupakan mekanisme internal penegakan disiplin Polri dan berjalan terpisah dari proses pidana. Status tersangka bukanlah vonis bersalah, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak dalam perkara ini.

Baca juga: Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri, PTDH Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan — https://cakrawala.media/eko-hadi-santoso-diptdh-sidang-etik-kasus-penyadapan/