JAKARTA, CAKRAWALA – Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik—Rupiah yang nyaris menyentuh Rp17.000 per Dolar AS dan harga BBM yang melambung akibat ketidakpastian global—masyarakat Indonesia justru disuguhi pemandangan tak lazim: moncong meriam tank dan patroli ketat personel militer di objek-objek vital. Instruksi Siaga 1 yang dikeluarkan Panglima TNI melalui Telegram No. TR/283/2026 bukan sekadar prosedur keamanan biasa. Ia adalah sebuah pernyataan politik yang mahal, berisiko, dan—bagi banyak peneliti—tampak sangat kontradiktif dengan kebutuhan riil bangsa saat ini.
Narasi Ancaman yang Dipaksakan
Mabes TNI berdalih bahwa Siaga 1 adalah respons terhadap eskalasi di Timur Tengah, ancaman siber, hingga potensi sabotase drone terhadap infrastruktur energi. Namun, jika dibedah secara kritis, narasi ini terasa seperti “baju yang terlalu besar” untuk situasi domestik Indonesia.
Serangan drone ke kilang minyak di wilayah kedaulatan Indonesia oleh aktor asing saat ini hampir mustahil secara logistik tanpa memicu perang terbuka. Begitu pula dengan ancaman siber; mengapa harus mengerahkan alutsista berat dan ribuan personel fisik untuk ancaman digital? Ketimpangan logika ini menguatkan dugaan bahwa ancaman eksternal hanyalah “bungkus” untuk menjustifikasi kontrol ketat terhadap potensi gejolak sosial akibat kegagalan kebijakan ekonomi.
Paradoks Anggaran: Membayar Pasukan untuk Mengawal Kelaparan
Data estimasi menunjukkan biaya operasional Siaga 1 secara nasional bisa menembus angka Rp25 miliar hingga Rp40 miliar per hari. Angka ini mencakup tambahan Uang Lauk Pauk (ULP) bagi ratusan ribu prajurit dan biaya BBM alutsista yang sangat boros.
Di sisi lain, pemerintah baru saja memangkas subsidi energi sebesar Rp15 triliun untuk kuartal ini. Terjadi sebuah ironi anggaran yang tragis: uang negara yang seharusnya bisa digunakan untuk menahan harga BBM agar rakyat tidak menjerit, justru dialihkan untuk membiayai pengerahan militer guna memastikan rakyat “diam” saat mereka menjerit karena harga-harga naik. Ini bukan lagi kebijakan pertahanan, melainkan “pajak keamanan” yang dibebankan kepada rakyat kecil.
Show of Force untuk Simpati Penguasa?
Sulit untuk tidak melihat kaitan instruksi ini dengan posisi Presiden Prabowo Subianto di panggung internasional melalui Board of Peace (BoP). Ada kesan kuat bahwa pimpinan TNI sedang melakukan teater keamanan untuk mencari simpati Sang Panglima Tertinggi.
Dengan menciptakan suasana “genting”, TNI seolah ingin membuktikan loyalitasnya: bahwa mereka siap mendukung penuh ambisi diplomasi Presiden—termasuk rencana pengiriman pasukan ke Gaza—dengan menunjukkan bahwa “halaman rumah” mereka sangat solid. Sayangnya, soliditas ini dibangun di atas intimidasi visual terhadap ruang sipil, bukan di atas kesejahteraan sosial.
Diplomasi atau Intimidasi?
Menghadapi krisis ekonomi dengan bayonet dan panser adalah langkah yang riskan. Sejarah mencatat bahwa stabilitas yang dibangun di atas rasa takut dan pamer kekuatan sering kali bersifat semu. Rakyat tidak butuh tank yang mesinnya dipanaskan di depan depo Pertamina; rakyat butuh harga pangan yang terjangkau dan kebijakan yang memihak pada perut mereka.
Jika status Siaga 1 ini terus berlanjut tanpa transparansi ancaman yang jelas, maka ia akan dikenang sebagai salah satu “tindakan paling tidak efisien” dalam sejarah kebijakan pertahanan kita—sebuah pertunjukan kekuatan yang megah, namun dibayar dengan penderitaan ekonomi rakyatnya sendiri.
