TEMANGGUNG, Cakrawala – Petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menghadapi ketidakpastian serius seiring dengan penundaan pembelian tembakau oleh PT Gudang Garam sejak musim panen 2024.
Meskipun klaim penghentian total pembelian tidak sepenuhnya akurat, ketiadaan alokasi dan jadwal pembelian yang jelas dari salah satu pembeli terbesar ini telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan ribuan petani yang sangat bergantung pada komoditas “emas hijau” ini.
Hingga September 2024, PT Gudang Garam belum mengumumkan alokasi pembelian tembakau untuk musim 2024 di Temanggung, meskipun pemerintah daerah telah berupaya berkomunikasi dengan kantor pusat perusahaan.
Situasi ini sangat mengkhawatirkan mengingat kualitas panen tembakau tahun 2024 yang dinilai sangat baik berkat kondisi cuaca yang mendukung. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Yunianto, mengonfirmasi bahwa gudang tembakau Gudang Garam di Temanggung belum melakukan pembelian dari petani per 9 September 2024.
Kontras dengan ketidakpastian dari Gudang Garam, pabrikan rokok besar lainnya telah menunjukkan komitmen pembelian yang lebih jelas. PT Djarum, misalnya, memiliki alokasi awal sekitar 4.000 ton untuk 2024 dan telah membeli 1.000 ton per September 2024, dengan kesediaan untuk membeli lebih banyak tergantung stok dan kualitas.
Bahkan, PT Djarum telah memastikan tidak akan mengurangi pembeliannya untuk musim 2025, dengan kuota mencapai 5.000 ton, asalkan petani menjaga kualitas tembakau.
Pabrikan lain seperti PT Nojorono dan PT Wismilak juga mengalokasikan pembelian masing-masing 100 ton dan 250 ton.
Alasan di Balik Penundaan Gudang Garam
Penundaan pembelian oleh PT Gudang Garam dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Ketua DPRD Temanggung, Yunianto, menyebut bahwa ini adalah keputusan “murni industrial,” kemungkinan karena perusahaan memiliki stok bahan baku yang cukup atau sedang mencari kualitas tembakau Temanggung yang sangat spesifik dan murni.
0Pj Bupati Temanggung, Hery Agung Prabowo, juga mengakui bahwa alasan spesifik penundaan ini adalah masalah manajemen internal perusahaan.
Informasi lain mengindikasikan adanya “penurunan nilai stok, kurangnya komando pusat untuk pembelian, dan kendala keuangan” di internal Gudang Garam.
Secara lebih luas, industri tembakau menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan. PT Gudang Garam mengalami penurunan laba bersih yang drastis, anjlok dari Rp 10,8 triliun pada tahun 2019 menjadi hanya Rp 981 miliar pada tahun 2024. Penurunan laba ini secara fundamental membatasi kapasitas pembelian bahan baku mereka.
Faktor regulasi juga berperan besar. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) secara konsisten mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk rokok, yang pada gilirannya menurunkan penyerapan bahan baku oleh pabrik dari petani.
Selain itu, maraknya peredaran rokok ilegal disebut sebagai penyebab utama penurunan laba Gudang Garam. Produk ilegal ini lebih murah dan sering meniru merek legal, menciptakan persaingan tidak sehat yang diperparah oleh penegakan hukum yang lemah.
Regulasi pemerintah baru seperti PP 28/2024 juga menimbulkan kekhawatiran dan ketidakjelasan bagi industri, berpotensi mengancam kelangsungan industri kretek nasional.
Dampak Sosial-Ekonomi pada Petani
Ketidakpastian ini telah menyebabkan “keresahan” yang mendalam di kalangan petani Temanggung. Tembakau adalah “tulang punggung ekonomi lokal” dan sumber pendapatan signifikan bagi ribuan mata pencarian di wilayah tersebut.
Penurunan penyerapan oleh pabrik secara langsung melemahkan posisi tawar tembakau Temanggung. Data historis menunjukkan petani dapat mengalami kerugian substansial jika produksi mereka tidak terserap.
Petani bahkan terkadang terpaksa menjual melalui perantara, yang dapat memotong hingga 12% dari keuntungan mereka. Menanggapi tekanan ini, petani secara aktif mendesak pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas.
DPRD Temanggung telah berulang kali mendesak PT Gudang Garam untuk segera membeli tembakau petani dan telah mengirimkan surat resmi. Pemerintah daerah juga berencana melakukan kunjungan industri untuk berdialog langsung dengan produsen mengenai kuota dan persyaratan kualitas.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bahkan secara pribadi mengintervensi untuk memastikan tembakau petani terbeli.
Respons Pemangku Kepentingan dan Prospek Masa Depan
Sebagai respons terhadap situasi kritis ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membentuk “Komite Pertembakauan” dengan tujuan menjaga eksistensi tembakau sebagai komoditas unggulan. Komite ini berfokus pada pembangunan sistem komprehensif, mulai dari peningkatan praktik di tingkat petani hingga penanganan masalah regulasi dan peningkatan kesejahteraan.
Ketua Komite Pertembakauan Temanggung, Agus Parmuji, menekankan fokus komite untuk membantu petani menghasilkan produk berkualitas dan mengatasi masalah kemiskinan.
Pentingnya menjaga kualitas dan kemurnian tembakau Temanggung terus ditekankan oleh para pejabat dan perwakilan petani. Mereka berulang kali mengimbau petani untuk tidak mencampur tembakau dengan gula atau bahan lain, yang dianggap krusial untuk mempertahankan “kejayaan” dan nilai pasar tembakau Temanggung.
Meskipun tantangan besar masih ada, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai untuk tahun 2025 dapat menawarkan periode stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi industri.
Asosiasi industri seperti GAPPRI secara aktif mendorong kebijakan cukai yang seimbang dan peta jalan komprehensif untuk industri tembakau yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan ilegal, dan penerimaan negara.
Situasi di Temanggung menyoroti keterkaitan erat antara kebijakan makro dan keputusan mikro perusahaan, serta dampaknya pada mata pencarian ribuan petani. Solusi efektif memerlukan pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan keberlanjutan industri dengan kesejahteraan petani dan tujuan kesehatan masyarakat.
