Indonesia Update Hari ini

JAKARTA (Cakrawala) – Benediktus Danang Setianto merilis analisis dari berbagai peristiwa nasional selama pekan ini dalam Indonesia Update.

Berikut beberapa peristiwa aktual yang menjadi isu publik;

POLITIK

1. Presiden Prabowo menyatakan akan menyingkirkan pembantunya di kabinet yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Janji itu disampaikan setelah menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, kemarin. Ia merespons pertanyaan wartawan tentang kemungkinan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle, terutama setelah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan kebijakan larangan penjualan gas tabung 3 kg melalui pengecer, yang menyulut kemarahan publik. Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku mendengar keluhan dari Prabowo tentang masih ada menteri yang kurang seirama, tapi Prabowo tidak menyebut nama.
2. Men-PAN RB, Rini Widyantini, mengatakan belum ada keputusan resmi soal tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN. Sejak kemarin media sosial diramaikan rumor THR dan gaji ke-13 tahun ini ditiadakan, demi efisiensi APBN sebesar Rp 306,69 triliun. Menurut Rini, saat ini kebijakan THR dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI-Polri, dan pensiunan, masih disusun tim teknis Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Setneg. Sementara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin mengungkapkan, keputusan mengenai gaji ke-13 dan THR itu sudah siap diumumkan tanpa membenarkan atau menyanggah rumor tersebut.
3. Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI) mengusulkan, nilai bantuan cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) untuk guru honorer non-sertifikasi sebesar Rp 2 juta. Usulan ini disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PBPGSI, Suparman Marzuki Nahali, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR di Jakarta, hari ini. Usulan itu, sebagai tagih janji Presiden Prabowo dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jaktim, pada 28 November 2024. Kala itu, Prabowo berjanji meningkatan kesejahteraan guru non-ASN yang belum dapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer.
4. TNI Angkatan Darat (TNI AD) akan membentuk 100 batalyon teritorial pembangunan, sesuai perintah dari Presiden Prabowo dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan, batalyon baru itu selain memiliki fungsi dasarnya sebagai satuan infanteri, tapi juga punya fungsi khusus dalam mendukung pencapaian program swasembada pangan. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan, pihaknya masih melakukan survei untuk penempatan batalyon baru tersebut. Setiap batalyon berisi sebanyak 700 hingga 1.000 orang.
5. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, kemarin mengatakan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan tahun ini tidak naik, tapi mulai 2026 kemungkinan akan mengalami penyesuaian. Namun Budi belum bisa bisa menjelaskan perkiraan penyesuaian tarif tersebut. Peraturan Presiden sebagai landasan hukum penyesuaian tarif sedang dibahas.

EKONOMI

1. Satu lembaga nirlaba yang berpusat di Washington, C4ADS, merilis temuan bahwa perusahaan-perusahaan China menguasai 75% kapasitas pemurnian nikel di Indonesia. Laporan itu mencatat, kapasitas pemurnian nikel Indonesia mencapai 8 juta metrik ton yang dipasok dari 33 perusahaan. Mereka menunjuk 2 perusahaan China, Tsingshan Holding Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co Ltd, menguasai lebih dari 70% kapasitas pemurnian nikel Indonesia pada 2023. Cengkeraman kuat China itu bisa meningkatkan kekhawatiran atas pengendalian rantai pasok nikel, dan juga risiko lingkungan. Kendali China yang kuat pada nikel membuat produsen mobil listrik AS dan Eropa dalam posisi lemah.
2. Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut kebijakan efisiensi, memblokir anggaran PU tahun ini sebesar Rp 81,38 triliun. Dengan adanya efisiensi itu, anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp 29,57 triliun dari yang dialokasikan Rp 110,95 triliun pada tahun 2025. Dalam raker bersama Komisi V DPR, Dody mengakui, pemangkasan anggaran jumbo ini, secara langsung berdampak pada kinerja Kementerian PU, mulai dari pembatalan kegiatan fisik, pembatalan pembelian alat baru, hingga pada pembatalan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol sepanjang 7,36 km dan perbaikan rutin jalan nasional 47.603 km.

Dalam raker itu, sejumlah anggota DPR mempertanyakan nasib sejumlah proyek di daerah. Hamka B Kady dari Fraksi Golkar mempertanyakan proyek infrastruktur di wilayah termiskin seperti Jeneponto dan Selayar. Sementara, Yanuar Arif Wibowo dari Fraksi PKS menyebut pembangunan di bawah bisa mandek, termasuk proyek jembatan gantung yang krusial bagi desa-desa terpencil. Adian Napitupulu dari Fraksi PDIP menganggap pemangkasan ini tidak masuk akal. Ia menyoroti, dengan anggaran yang tersisa, pembangunan infrastruktur akan terhambat, dan DPR tidak akan mampu memenuhi janji-janji kepada konstituen.

HUKUM

1. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut, banyak perusahaan sawit menyerobot lahan milik negara. Ia juga menyebut, banyak pengusaha sawit tak punya Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan Sertifikat Hak Milik. Dalam penelusuran atas 8 sampel perusahaan di 12 provinsi ditemukan, perusahaan yang memiliki HGU 8 ribu hektare (ha), ternyata menguasai 10-11 ribu ha. Nusron menyebut, per Januari 2025 ada 194 perusahaan pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit dengan luas 1.081.022 ha yang belum mengajukan hak atas tanah (HAT). Menurut dia, 194 perusahaan itu tidak punya niat baik untuk mengurus hak tanahnya. Ia menduga, perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan merambah hutan hak adat.
2. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, hari ini mengakui masih ada sepanjang 8 km dari sekitar 30 km pagar laut yang belum dicabut. Ia memastikan akan segera menuntaskan pencabutan pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut yang sampai kini belum diketahui siapa pemiliknya itu, menjadi patok dari perairan yang sudah dikapling oleh perusahaan dan perorangan, yang dibuktikan dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyatakan, wilayah perairan tidak boleh dimiliki perorangan maupun perusahaan. Sertifikat-sertifikat itu akan dicabut. Aparat hukum kini sedang menyelidiki kasus tersebut.

TRENDING MEDSOS

1. Nama “Pigai” trending di X, setelah Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Siti Aisyah, mengkritik kinerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Menteri HAM. Dia mengaku tidak melihat hasil pekerjaan Natalius Pigai selama 105 hari menjabat.
2. PT Timah trending di X dibarengi dengan lebih dari 5 ribu pencarian di Google, setelah PT Timah melakukan pemeriksaan terhadap karyawatinya berinisial DCW yang viral lantaran mengejek karyawan honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat. PT Timah pun memutuskan untuk memecat karyawati tersebut.

HIGHLIGHT

1. Setelah terjadi hujan protes dari masyarakat terhadap kebijakan Menteri ESDM Bahlil yang mencoret pedagang eceran dari mata rantai distribusi gas tabung 3 kg, ramai tuntutan supaya Presiden Prabowo mencoret Bahlil dari daftar kabinet, alias diganti. Prabowo pun merespons akan menyingkirkan menteri yang tidak bekerja untuk rakyat, tanpa menyebut siapa yang dimaksud. Perkara ganti mengganti menteri memang hak prerogatif Presiden. Namun, perlu diperhatikan bahwa kabinet bekerja dalam sebuah teamwork untuk mencapai tujuan yang diprogramkan Presiden. Untuk membentuk teamwork itu, Prabowo sampai “menggodok” para pembantunya selama 4 hari di Akmil Magelang pada akhir Oktober lalu. Karena itu, dampak negatif pada masyarakat yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan seorang menteri bisa saja terjadi, karena ada yang tidak beres dalam mekanisme kerja teamwork. Mungkin mekanisme komunikasi di dalam tim kabinet tidak berjalan dengan baik, atau ada masalah lain di dalam teamwork tersebut.
2. Kebijakan pemangkasan anggaran meski sangat diperlukan, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Program rutin pemeliharaan dan perbaikan jalan, serta jaminan kesehatan, lebih mendesak dilakukan daripada menambah jumlah orang yang akan mendapatkan MBG, karena dampak dan urgensinya lebih mendesak. MBG sebaiknya difokuskan untuk mereka yang stunting saja dulu. (BDS/Redaksi)