Oleh : Bastomi
Cakrawala, 16/12/2024 – Di tengah sorotan terhadap kualitas pelayanan yang kerap dikeluhkan masyarakat, BPJS Kesehatan dengan bangga mengumumkan pencapaian 10 penghargaan dari International Social Security Association (ISSA) Good Practice Award 2024.
Penghargaan ini, yang terdiri dari 4 Certificate of Merit with Special Mention dan 6 Certificate of Merit, diserahkan di Riyadh, Arab Saudi.
Namun, apakah penghargaan internasional ini sejalan dengan pengalaman nyata masyarakat Indonesia?.
Di atas kertas, inovasi BPJS Kesehatan memang terdengar impresif.
Program-program seperti Digital Health Screening untuk deteksi dini penyakit kronis, Leveraging Big Data Analytics dalam pengelolaan sistem, hingga penggunaan teknologi berbasis AI untuk komunikasi publik digadang-gadang sebagai langkah maju menuju sistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan.
Namun, di balik kebanggaan itu, keluhan masyarakat atas pelayanan BPJS Kesehatan tampaknya masih menjadi ironi yang sulit diabaikan.
Penghargaan Hebat, Tapi Antrian Masih Mengular
Salah satu penghargaan yang diraih adalah atas inovasi “Transforming Service Home Quality for Easy, Fast and Equitable JKN Health Service.”
Faktanya, banyak peserta JKN masih mengeluhkan antrian panjang di fasilitas kesehatan, minimnya stok obat, hingga pelayanan yang kerap tidak sesuai standar.
Di berbagai daerah, pasien bahkan harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih memadai.
Digitalisasi yang Belum Menyentuh Akar Masalah
Program digitalisasi seperti Big Data Analytics dan Digital Transformation in Improving Contribution Collection juga mendapat penghargaan.
Namun, ironisnya, masih banyak peserta yang kesulitan melakukan pembayaran iuran atau akses layanan melalui aplikasi resmi BPJS Kesehatan.
Tidak sedikit laporan terkait aplikasi yang error, data peserta yang tidak sinkron, hingga proses reaktivasi yang memakan waktu lama.
Program JELITA: Antara Klaim dan Realita
Pada penghargaan lainnya, BPJS Kesehatan menerima pengakuan dari ASEAN Security Association (ASSA) atas program JELITA untuk rekrutmen dan reaktivasi peserta.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini belum cukup signifikan meningkatkan jumlah peserta aktif JKN.
Data dari Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2023 menunjukkan bahwa angka peserta tidak aktif, terutama dari segmen mandiri, masih menjadi tantangan besar.
Selain itu, kolektabilitas iuran juga terus menjadi isu yang membebani keuangan program.
Kesuksesan yang Tak Selaras dengan UHC
Meskipun klaim pencapaian Universal Health Coverage*(UHC) terus digaungkan, kenyataan di lapangan masih jauh dari ideal.
Data resmi dari berbagai sumber menunjukkan masih ada jutaan rakyat Indonesia, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil, yang belum terjangkau layanan kesehatan.
Program berbasis teknologi yang diraih penghargaan ini terasa jauh dari relevansi bagi masyarakat yang bahkan belum memiliki akses internet atau fasilitas kesehatan memadai.
Prestasi atau Panggung Publikasi?
Penghargaan internasional memang dapat menjadi pencapaian yang membanggakan, tetapi bukan jaminan atas kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Sebuah pertanyaan besar harus diajukan:
apakah penghargaan-penghargaan ini lebih banyak mencerminkan upaya pencitraan di panggung internasional, ketimbang memperbaiki akar permasalahan di dalam negeri?
Kritik terhadap BPJS Kesehatan seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar bahan pembelaan diri.
Penghargaan internasional boleh saja dirayakan, tetapi jika rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama terus merasa terabaikan, maka nilai penghargaan itu patut dipertanyakan.
Cakrawala berharap BPJS Kesehatan dapat membuktikan bahwa prestasi di panggung internasional ini bukan sekadar pencitraan, melainkan benar-benar membawa perubahan signifikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
