Semarang, Cakrawal – Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) akan menggelar diskusi publik bertajuk “Demo Rusuh atau Perusuh Demo?”, Kamis (9/10/2025), di Selasar Gedung Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 9 Semarang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat baru Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menjadikan Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat, tempat terbuka untuk berdialog dan menampung aspirasi publik.
Fenomena aksi demonstrasi yang sempat ricuh di sejumlah daerah pada Agustus lalu memicu kekhawatiran publik.
Unjuk rasa yang seharusnya menjadi sarana menyampaikan pendapat berubah menjadi kerusuhan, perusakan fasilitas umum, hingga penangkapan massa.
Situasi itu menimbulkan pertanyaan besar apakah kerusuhan terjadi secara spontan, atau ada pihak lain yang menunggangi?
“Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kami mengangkat isu ini dalam diskusi dengan narasumber dari berbagai bidang,” ujar Imam Nuryanto, Ketua Panitia.
Diskusi akan menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Kombes Pol Dwi Subagio (Direskrimum Polda Jateng), Imam Teguh Purnomo, SE, AKT (Ketua Komisi A DPRD Jateng), Septiaji Eko Nugroho (Ketua MAFINDO Jateng), dan Dr. T. Supriyadi (pengamat sosial).
Menariknya, acara juga menampilkan kesaksian dari Sherlizzein Sharifazia, siswi kelas II SMAN 1 Kaliwungu, yang akan berbagi pengalaman saat berada di tengah situasi menjelang kerusuhan.
Format diskusi dikemas dalam bentuk talkshow interaktif dan dipandu oleh Bejan Syahidan, Pemimpin Redaksi Jateng Pos.
Ketua FWPJT Damar Sinuko menegaskan, forum ini bertujuan menggali akar penyebab aksi demonstrasi yang berujung rusuh di Jawa Tengah
“Diskusi ini diharapkan bisa menjawab berbagai pertanyaan, mulai dari faktor pemicu kerusuhan, langkah aparat di lapangan, hingga kesesuaian tindakan hukum dan prinsip HAM,” ujarnya, Rabu (8/10/2025)
Selain itu, FWPJT juga ingin membuka ruang kajian terhadap potensi intervensi pihak luar.
“Kami ingin tahu, apakah aksi ini murni berasal dari aspirasi massa atau ada provokasi yang menunggangi momentum demo,” tambah Damar.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi sarana refleksi bersama, agar ruang demokrasi di Jawa Tengah tetap hidup, namun tetap dalam koridor damai dan beradab (Redaksi)