Brief Update: Prabowo Bertemu Megawati, Intervensi Asing, IHK Deflasi 0,37%

Jakarta, Cakrawala – Indonesia BRIEF UPDATE Kerjasama Makpi-BDS Alliance, Senin, 2 Juni 2025

POLITIK

1. Presiden Prabowo memimpin upacara Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, hari ini. Menurut keterangan Ketua MPR Ahmad Muzani, upacara seharusnya dilakukan bertepatan dengan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni, tapi diundur menjadi hari ini, 2 Juni 2025, karena menyesuaikan agenda Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati sempat bertemu berdua sebelum upacara dimulai. Wapres Gibran hadir. Namun, 2 mantan presiden yang masih hidup; SBY dan Jokowi tidak hadir.
2. Saat menyampaikan pidato dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah hal. Antara lain, memberi peringatan kepada para pejabat yang tidak bekerja dengan baik supaya mengundurkan diri daripada dia pecat. Selain itu, Prabowo memperingatkan ada intervensi asing melalui LSM untuk mengadu domba di dalam negeri Indonesia. Prabowo juga kembali menggaungkan semangat dia untuk memberantas korupsi.
3. Mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati dalam acara tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, hal itu menunjukkan kenegarawanan kedua tokoh bangsa. Hubungan mereka, kata Said, sudah terajut sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila. Pertemuan Prabowo-Megawati kali ini, lanjut Said, melampaui hubungan urusan pragmatis politik.
4. Pemerintah perlu melakukan perubahan APBN 2025 untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa pendidikan tingkat SD-SMP, baik negeri maupun swasta tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk perubahan tersebut, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, hari ini, kementeriannya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Pekan lalu, MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang diajukan oleh sebuah kelompok warga sipil dan perorangan. Pada pasal itu pemaknaan “tidak dipungut biaya” hanya merujuk sekolah negeri, yang menurut MK tidak sesuai dengan konstitusi. MK menetapkan bahwa “tidak dipungut biaya” juga mencakup sekolah swasta.

EKONOMI

1. S&P Global melaporkan, Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia pada Mei berada di 47,4, naik sedikit dari April yang sebesar 46,7. PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas manufaktur yang kontraksi, bukan ekspansi. Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, mengatakan sektor manufaktur mengalami kontraksi pada Mei disebabkan oleh permintaan baru yang anjlok ke level terendah dalam hampir 4 tahun terakhir. Produksi turun, demikian pula ekspor. Namun, dunia usaha yakin kelesuan akan berlalu. Mereka menambah tenaga kerja dalam 3 bulan. Keyakinan terhadap produksi 12 bukan ke depan juga menguat.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, indeks harga konsumen (IHK) pada Mei 2025 mengalami deflasi 0,37%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyebutkan terjadi penurunan IHK dari 108,47 pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025. Secara tahunan (yoy) tercatat inflasi 1,6%, dan secara tahun berjalan inflasi 1,19%. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar antara lain: makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 1,4% yang memberikan andil deflasi 0,41%. Adapun, komoditas dominan mendorong deflasi adalah kelompok cabai merah dan cabai rawit dengan masing-masing memberi andil deflasi 0,12%.

BPS juga mengumumkan neraca dagang pada April 2025 surplus USD 160 juta. Ini merupakan surplus 60 bulan beruntun sejak Mei 2020. Pudji menjelaskan, ekspor pada April sebesar USD 20,74 miliar, naik 5,76% secara tahunan (yoy). Sementara, impor pada April 2024 sebesar USD 20,59 miliar, naik 21,84% (yoy). Nilai surplus dagang pada April ini jauh di bawah perkiraan pasar yang memprediksi masih akan ada surplus USD 2,8 miliar. Dan, nilai surplus tersebut merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

3. Direktur Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, deflasi bulan Mei ini menjadi pertanda daya beli sedang lesu, bukan hanya faktor pasca-lebaran. Misalnya di komponen peralatan rumah tangga terjadi deflasi -0,04% mtm. Makanan minuman tembakau turunnya sampai -1,4% mtm. Ini sudah lampu kuning, ada gejala pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal II-2025. Kalau kondisi permintaan rendah berlanjut, kata Bhima, PHK masal makin masif di semester II tahun ini.
4. Menyusul laporan data Indeks Harga Konsumen yang mencatat angka lebih kecil dibanding perkiraan pasar, dan surplus neraca dagang yang jauh di bawah perkiraan pasar, IHSG dan harga surat utang RI langsung tertekan. Imbal hasil mayoritas tenor Surat Utang Negara bergerak naik, terutama tenor 5 tahun yang naik 4,1 basis poin (bps) kini di 6,482%. Tenor 10 tahun naik 2,7 bps, bersama tenor 2Y yang naik 2,5 bps. IHSG jatuh 1,7% di level 7.054 pada akhir sesi pertama perdagangan. Sementara rupiah melemah di Rp16.305/USD.

HUKUM

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, hari ini membantah kabar yang menyebut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kaitan kasus dugaan korupsi laptop yang sedang diselidiki Kejagung. Kabar Nadiem masuk DPO beredar di media sosial, setelah aparat Kejagung menggeledah apartemen dua staf khusus Nadiem saat ia menjabat Mendikbudristek. Kejagung mencium ada korupsi dalam pengadaan laptop tahun 2019-2022 yang menelan anggaran Kemendikbudristek sebesar Rp 9,9 triliun.

TRENDING MEDSOS

Cuitan peringatan Hari Kelahiran Pancasila dari akun X @barengwarga yang merasa Pancasila kini hanya jadi jargon dan mimpi semata mendapat banyak tanggapan warganet. Warganet ramai menyuarakan keresahannya terhadap Pancasila yang seharusnya hidup dalam tindakan, bukan hanya jadi hafalan atau simbol kosong.

HIGHLIGHTS

1. Langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk mulai menghitung ulang anggaran pendidikan dasar pada APBN yang sedang berjalan, patut diapresiasi. Sikap dia menunjukkan kepatuhan kepada konstitusi yang menetapkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Yang artinya, siapapun dalam hal ini pemerintah wajib menjalankan putusan tersebut tanpa punya hak untuk menggugat. Putusan MK yang menetapkan sekolah gratis untuk tingkat SD-SMP memang sudah semestinya dijalankan pemerintah. Mengingat selama ini yang mendapat gratis hanya sekolah negeri, padahal sekolah swasta yang menampung jumlah murid lebih banyak daripada sekolah negeri, justru berbayar. Kondisi ini mencerminkan ironi: peran negara lebih kecil daripada swasta dalam mencerdaskan bangsa, khususnya di level pendidikan dasar. Ironi inilah yang dikoreksi MK.
2. Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo berkewajiban untuk melakukan banyak hal termasuk peringatan kepada pihak-pihak luar yang berpotensi melakukan intervensi untuk merusak harmoni, eksploitasi sumber daya, bahkan hingga merusak keutuhan bangsa. Namun, penyebutan khusus terhadap LSM atau NGO yang seolah-olah diposisikan sebagai ‘agen jahat’ dari kepentingan asing, perlu diluruskan. Intervensi ataupun campur tangan asing bisa dilakukan melalui segala lini, termasuk operasi intelejen maupun ‘operasi khusus’ melalui lembaga-lembaga resmi pemangku kewenangan. Rezim yang sedang berkuasa memang sering menunjukkan alergi terhadap sikap kritis kalangan LSM. Fungsi LSM sebagai penyeimbang kebijakan-kebijakan negara tetap dibutuhkan. LSM adalah wadah pendampingan perjuangan hak-hak masyarakat yang mungkin saja terabaikan hak ekosob-nya oleh pelaksana negara. LSM akan menjalankan fungsi meneguhkan visi-visi kerakyatan untuk disandingkan sebagai penguat visi resmi negara. Meski tidak dipungkiri, banyak juga LSM yang menyelewengkan fungsi-fungsinya yang semestinya.